[PPH PPN] Kegiatan Usaha Jasa Maklon

 Ketentuan Umum Jasa Maklon ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (PMK 141/2015)  jasa maklon merupakan penyediaan layanan untuk menyelesaikan barang tertentu, di mana proses pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain yang disubkontrakkan.

Maka sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan, No : 32/PMK.010/2019 jasa maklon harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1.        Spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak

2.        Bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak

3.        Kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak

4.        Pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.

 

PPN dan PPH atas Jasa Maklon

PPN Dalam Negeri :

1.        Jasa maklon bukanlah yang dikecualikan untuk dikenakan OBJEK PPN sehingga jelas terhutang PPN Dalam Negeri sebesar 11%

2.        PPN atas jasa tersebut mengacu pada prinsip PPN Destination Principle. Sehingga hanya dikenakan Ketika atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri

 

 

PPN Luar Negeri :

1.        Sesuai Pasal 9 PMK NO. 32 / PMK.010/2019 :

a.        selain melaporkan Ekspor Jasa Kena Pajak,

b.       Pengusaha Kena Pajak juga berkewajiban melaporkan ekspor  Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

2.        Karena destination principle juga lah maka PPN atas jasa luar negeri ini dikenakan sebesar 0%. Sama seperti Ketika perusahaa melakukan ekspor BKP.  Dimana PPN masukannya dapat menjadi kredit pajak.

3.        Dan juga terdapat beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai hal ini :

a.        PPN atas jasa maklon yang mendapatkan tarif 0%, maka Perusahaan jasa maklon wajib membuat faktur pajak bernama surat Pemberitahuan Ekspor JKP. Surat pemberitahuan ini wajib disertai lampiran berupa invoice, sebagai satu kesatuan, dimana invoice ini merupakan dokumen yang perlakuannya dipersamakan dengan faktur pajak .

b.       Dan melaporkan nya didalam SPT Masa PPN :

                                                                             i.       

                                                                            ii.       

 

PPH atas jasa maklon :

Sebagai pengguna jasa yang menggunakan jasa maklon maka kita harus mengetahui dari mana kita harus melakukan pemotongan pph 23 ini :

1.        Berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 tepatnya Pasal 1 : PPH Pasal 23 dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

2.        Dalam Pasal 3 : maka disebutkan untuk jasa selain catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a.        pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b.       pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;

c.        pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau

d.       pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

3.        Pada pasal 4 disebutkan tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPH SEPANJANG DAPAT DIBUKTIKAN dengan :

a.        kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;

b.       faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;

c.        faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan

d.       faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.

4.        Dalam Pasal 5 telah ditekankan : Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa.

 

Beberapa Hal penting :

1.        PUTUSAN PENGADILAN PAJAK : 

a.        Persediaan yang diterima oleh pemilik barang / produk tidak boleh dicatat sebagai persediaan. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan pajak nomor  : PUT.44157/PP/M.XII/16/2013

b.       Sesuai Putusan pengadilan pajak tersebut juga mengatakan bahwa ppn yang terkait dengan jasa maklon yang diekspor dapat dikreditkan

c.        Kontrak atas jasa maklon menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membutkikan bahwa penerimaan Perusahaan hanya berasal dari jasa maklon nya saja.

2.        Berdasarkan PMK No. 70/PMK. 03/2010 terkait dengan Batasan PPN jasa maklon yang mendapatkan tarif 0% adalah jasa maklon yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.        Pemesan atau penerima jasa maklon berada di luar daerah pabean dan merupakan wajib pajak luar negeri serta tidak mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia.

b.       Spesifikasi dan bahan baku disediakan oleh pemesan/penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang dalam hal ini jasa maklon. Sedangkan bahan yang dimaksud adalah bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP.

c.        Kepemilikan atas barang hasil jasa maklon sepenuhnya berada pada pemesan atau penerima JKP.

d.       Perusahaan jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaan berdasarkan pesanan penerima JKP ke luar daerah pabean.

Artinya adalah :

a.        perusahaan jasa maklon yang menyediakan JKP yang memproduksi BKP untuk pemesan yang meski merupakan wajib pajak luar negeri, namun memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak akan mendapatkan keringanan PPN jasa maklon dengan tarif 0%.

b.       perusahaan jasa maklon menyediakan JKP untuk memproduksi BKP dan diserahkan ke PKP dalam negeri dan kemudian PKP tersebut mengekspornya, maka bukan masuk dalam kategori PPN jasa maklon yang mendapatkan tarif 0%.

 

Peraturan Peraturan Yang Melandasi

1.      Peraturan Menteri Keuangan No :141/PMK.03/2015 (PMK 141/2015)

2.      Peraturan Menteri Keuangan No : 32/PMK.010/2019 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas  ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai.

3.      Peraturan Menteri Keuangan No : 70/PMK.03/2010

4.      Peraturan Menteri Keuangan No : 30/PMK.03/2011

 

Berita Lengkap

[PHPRAD] Menggganti Data OTOMATIS di PHP RAD (AUTOFILL) atas FIELD LAIN yang telah dipilih.

Mengganti Data Secara Otomatis Di PHP Rad setelah pengambilan data ttt di field.

Contoh : 

Mengambil data dari PRODUCT ID secara otomatis seharusnya data HARGA bisa terisi .

 Link : 

https://www.youtube.com/live/uItsoTU_qCE?si=vOEOPisr84f94NKF&t=811

JUDUL : 

PHPRAD INVOICING

maka harus dipilih dengan menggunakan LOOKUP TABLE 

sehinnga nanti akan menjadi seperti ini hasil dari previewnya

Berita Lengkap

[PAJAK] Faktur Pajak Masukan 08 (DIBEBASKAN)

Pertanyaan : 

Selamat Siang saya ingin bertanya terkait dengan EFAKTUR  PPN. Dimana saya ada kesalahan sehingga faktur pajak masukan yang seharusnya dapat dikreditkan dipilih tidak dapat dikredtiikan , setelah diupload baru disadari adanya kesalahan. Saya klik Ubah Pengkreditkan pajak masukan tetapi dikatakan terdapat ERROR 20050 faktur pajak ini tidak dapat dikreditkan. 

Adapun penerbitan faktur pajak masukan adalah

NAMA : PT. xxx

NPWP : xxx046.000 

KODe FP MASUKAN : 080.xxx

Kegiatan => Pengiriman Produk Ke Tempat Tujuan Dengan Menggunakan Truk

Kesalahan saya dimana ya sehingga tidak dapat mengkreditkan ?

AGEN KLIP

baik, setelah kami pastikan kembali FP tsb tidak bisa dikreditkan karena kodenya 08.

Sedangkan FP 08 ini diperuntukkan untuk jenis-jenis barang/jasa khusus yg PPNnya dibebaskan sesuai ketentuan PP 49/2022.

14:32

Agen KLIP

Terkait jasa pengiriman ini, mohon dipastikan kembali kepada lawan transaksi. Karena untuk jasa berikut sudah tidak lagi menggunakan DPP Nilai lain, namun menggunakan tarif PPN dg besaran tertentu dan kode faktur 05 sesuai PMK 71/2022.

14:32

Agen KLIP

Jasa tertentu yg menggunakan kode 05, antara lain:

a. jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos;

b. jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan;

c. jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges);

d. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan

e. jasa penyelenggaraan:

1. pemasaran dengan media voucer;

2. layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer; dan

3. program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumerloyalty/reward program),

yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer

KESIMPULAN :

Jika kalian mendapatkan faktur pajak 08 artinya kalian tidak membayar untuk PPN nya dan kalian juga tidak dapat mengkreditkannya. Yang jadi masalah adalah kode 08 sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pengiriman paket. Tetapi kalo untuk cargo kalian harus melihat kembali apakah masuk ke kode faktur 05 atau 08. Lihat kembali di PP No 49 Tahun 2022. 

Maka Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2022 PPN dan PPnBM tidakdipungut dibagi menjadi : 

1. IMPOR / PENYERAHAN BKP / JKT TTT - Dibebaskan
2. IMPOR / PENYERAHAN BKP TTT - Dibabaskan karena bersifat STRATEGIS
3. PENYERAHAN JKP TTT Dari LDP ke DDP
4. PENYERAHAN BKP TTT Dari LDP ke DDP
5. IMPOR Yang dibebaskan BM nya.

Untuk jenis BKP dan JKP baik penyerahan maupun impor langsung lihat ke peraturan PP No 49 Tahun 2022 tersebut
 

LINK PERATURAN :

PER-24/PJ/2012. Lampiran III PER-24/PJ/2012 :

Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak - Ortax

PMK 71 / 2022 :

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu - Ortax

PP NO 49 / 2022 : 

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean - Ortax

Berita Lengkap

[PAJAK] TER menyebabkan lebih bayar , apa yang harus dilakukan ?

Ditjen Pajak telah menegaskan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 harus dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. 

1. Nantinya lebih bayar dikembalikan kepada wajib pajak orang pribadi setelah penghitugnan PPH Pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Pada masa pajak Desember

2 Bila pph pasal 21 yang dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir ternyata lebih besar dibandingkan dengan PPh pasal 21 yagn terutang dalm 1 tahun pajak maka kelbihannya harus dikemblaikan bersamaan dengan pemberian bukti potongnya. 

3. Dalam hal poin 1 dan 2 diatas menjadi lebih bayar maka kelebihan penyetoran pajak dapat diperhitungkan dengan PPH Pasal 21 dan atau pasal 26 pada bulan berikutnya melalui spt masa tanpa harus berurutan. 

Dalam bahasa sederhananya maka prosedurnya dapat disederhanakan sebagai berikut : 

Karyawan yang bekerja hanya selama 3 bulan , dengan asumsi berhenti di tahun berjalan maka perlakuannya adalah sebagai berikut : 

1. TER digunakan untuk 2 bulan pertama.

2. Tarif Pasal 17 digunakan di masa terakhir yaitu bulan 3

3. Juga di bulan ke 3 ketika perhitungan menghasilkan lebih bayar maka lebih bayar potong tersebut harus dikembalikan ke pihak karyawan ybs, plus diberikan bukti potongnya di bulan berikutnya atau bulan 4. 

4. Perusahaan harus melakukan pengakuan kelebihan bayar ke masa pajak berikutnya / masa masa berikutnya tanpa harus berurutan.

Hal ini telah diperjelas didalam Lampiran PMK No. 168 Tahun 2023 Halaman 14

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik diatas : 

1. Karyawan berhenti bekerja artinya di bulan tersebut akan digunakan perhitungan Pasal 17 dam
2. Di bulan berikutnya setiap kelebihan bayar pajak harus di bayarkan kembali ke orang ybs + bukti potong harus sudah diberikan ke orang tersebut. Contoh : Keluar di masa Maret , maka Maret digunakan perhitungan Pasal 17 dan di bulan April bukti potong nya sudha harus diberikan.
3. Disarankan perusahaan melakukan "MANAJEMEN" pencatatan dan pengakuan gaji di SPT PPH 21 khususnya untuk TARIF TER ini sehingga dapat menjamin tidak terjadi LEBIH BAYAR. 

Untuk informasi lain dapat di download booklet dari Pajak.go.id :

Link : Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf (pajak.go.id)

Dan dapat mencari peraturan dengan kata kunci PMK 168 TAHUN 2023 ORTAX atau dapat di klik link berikut ini. 

Berita Lengkap

[PAJAK] PP 23 TAHUN 2018 - YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PPH UMKM

 

(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen iklan;

g. pengawas atau pengelola proyek;

h. perantara;

i. petugas penjaja barang dagangan;

j. agen asuransi;

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

LINK :
23TAHUN2018PP.pdf (kemenkeu.go.id)

Berita Lengkap

[PPH] Pajak Atas Dividen

Sumber Peraturan : 

PMK No. 18 TAHUN 2021

Pasal 14

1 Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen yang berasal dari:

a dalam negeri; atau

b luar negeri,

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

2 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak dalam negeri

Pasal 15

1 Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

2 Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.

Pasal 17

1 Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan dari objek PPh.

2 Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

3 Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

3.1 Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; atau

3.2 Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Pasal 24

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan:

rapat umum pemegang saham; atau

Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi:

• a surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia; Ke Pasal 35 (1)
• b obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; Ke Pasal 35 (1)
• c obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; Ke Pasal 35 (1)
• d investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah; Ke Pasal 35 (1)
• e obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; Ke Pasal 35 (1)
• f investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; Ke Pasal 35 (2)
• g investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; Ke Pasal 35 (2)
• h penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; Ke Pasal 35 (2)
• i penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; Ke Pasal 35 (2)
• j kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; Ke Pasal 35 (2)
• k penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau Ke Pasal 35 (2)
• l bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke Pasal 35 (1)

Pasal 35

1 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l, ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan:

a efek bersifat utang, termasuk medium term notes;

b sukuk;

c saham;

d unit penyertaan reksa dana;

e efek beragun aset;

f unit penyertaan dana investasi real estat;

g deposito;

h tabungan;

i giro;

j kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau

k instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf k, ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan:

a investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

b investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; Penyertaan Modal PT

c investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; Tidak Termasuk Yang Mendapat Subsidi Pemerintah

d investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyertaan Modal PT

e investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; Kadar Kemurnian 99.99 Persen, SNI, Diproduksi DI Indonesia, LBMA

f kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;

g penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau

h bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

1 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling lambat:

a akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

b akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan,

setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

2 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

3 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

1 Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh:

a Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); atau

b Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),

dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

2 Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas.

3 Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Pasal 40

1 PPh yang terutang atas Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau Pasal 39, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

3 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal Validasi.

Pasal 41

1 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi investasi.

4 Wajib Pajak harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir; dan

b disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

Berita Lengkap

[PHPRAD] Download PHP RAD CLASSIC 2.7.3

 Sumber :  DOWNLOAD PHPRAD FULL VERSION (putraritoyan.top)

DOWNLOAD PHPRAD FULL VERSION

Putra RitoyanFebruari 26, 2023

Download phprad full crack

Aplikasi berbasis Website saat ini banyak digunakan, tentu dalam hal ini membutuhkan bahasa pemrograman komputer yang kompatibel dengan platform teknologi Web diperlukan. Pemrograman PHP dan database MySql dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Website, seperti aplikasi manajemen keuangan, aplikasi manajemen inventaris, aplikasi manajemen pembelajaran, aplikasi manajemen aset perusahaan dan lain-lain. PHPRad Merupakan aplikasi atau tool yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website dengan cepat dan mudah. Pembahasan lebih lengkap tentang PHPRad dapat dibaca disini MEMBUAT APLIKASI WEBSITE TANPA KODING 

anda dapat mendowload phprad full crack melalui link dibawah ini

Download PHPRAD FULL

Berita Lengkap

[PHPRAD] fatal error: cannot redeclare str_contains() in c:\xampp\htdocs\aplikasi\helpers\functions.php on line 524

Untuk mengatasi project file PHP Rad waktu upload ke Hosting atau di xamp ada keterangan ” fatal error: cannot redeclare str_contains() in c:\xampp\htdocs\aplikasi\helpers\functions.php on line 524″ ketika dijalankan. seperti gambar dibawah ini.

Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut bagi pengguna yang menggunakan web server versi 8 atau php 8 silahkan ubah file yang ada di folder

“home/xxxxxx/public_html/aplikasi/helpers/Functions.php on line 524″kemudian baris code pada baris 524

function str_contains($needle, $haystack) { return strpos($haystack, $needle) !== false; }

 dirubah menjadi

error_reporting(0); if (strpos($haystack, $needle) !== false) { echo ”; 

GANTILAH KODE 524 sampai dengan kode 528 menjadi :

Berita Lengkap

[PPN] Penjualan Aktiva Tetap - Berupa Mobil untuk aktiva yang diperoleh sebelum dan sesudah UU HPP berlaku.

Pertanyaan : 

Untuk WP BADAN telah ber PKP melakukan penjualan AKTIVA TETAP yang bukan dengan tujuan untuk diperjual belikan berupa MOBIL dengan nilai jual Rp. 500 Juta . Berapa nilai PPN terhutanganya dan apakah benar menggunakan kode 09 untuk FAKTUR PAJAK nya ?

Adapun penjelasan di UU PPN Pasal 16D dikatakan PPN Tidak dikenakan atas pengalihan BKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menrutu tujuan semula tidak untuk diperjaual belikan yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon. Mohon dapat diterangkan ya untuk hal ini juga. Terima kasih

JAWABAN : 

Secara umum PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN :

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN (saat ini sudah dihapus) :

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN dengan syarat :

1. Yang menyerahkan sudah dikukuhkan sebagai PKP

2. Aktiva yang diserahkan adalah aktiva yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

3. Aktiva yang diserahkan adalah bukan berupa sedan dan station wagon, kecuali apabila sedan atau station wagon tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.

Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tidak dikenai PPN pada saat penjualan apabila aktiva tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau apabila aktiva tersebut merupakan sedan atau station wagon yang perolehannya sebelum UU HPP.

Apabila memang dikecualikan karena aktiva tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau apabila aktiva tersebut merupakan sedan atau station wagon yang perolehannya sebelum UU HPP maka tidak perlu dibuatkan faktur pajak.

Lalu apakah UU HPP dengan Pasal 9 Ayat 8C dihapus membuat penyerahan ini menjadi terhutang ? 

Benar, karena pasal 9 ayat 8 huruf c dihapus oleh UU HPP. Jadi apabila perolehannya setelah UU HPP, seharusnya tetap bisa dikreditkan untuk pajak masukannya untuk sedan atau station wagon tadi (kecuali memang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha).

DASAR PERATURAN :

UU NO. 42 TAHUN 2009 - 15 OKTOBER 2009

UU NO. 7 TAHUN 2021 - HPP - 29 OKTOBER 2021 (PPN - PASAL 9 AYAT 8B DAN 8C + PASAL 16D) 

-----------

Chat dengan wajib pajak yang sudah melakukan penjualan mobil berupa aktiva tetap nya dimana aktiva tetap tersebut telah dibeli sejak sebelum UU HPP Berlaku : 

Gak buat FP , karena awalnya kita juga gak kreditkan pajaknya 

Lalu bagaimana dengan pembelian mobil baru ?

Mobil baru juga gak dikreditkan pajaknya 

Berita Lengkap

[PPN] ORANG PRIBADI MENJUAL HARTA

 

Dasar peraturan sesuai PMK 197 TAHUN 2013 pasal 1 ayat (1) dan (2)

Yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya

apabila bukan terkait usaha utama atas peredaran bruto yang melebihi 4,8M tersebut maka tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP dan karena bukan merupakan PKP maka tidak terutang PPN

Berita Lengkap