[PENJELASAN] MENGHITUNG DENDA DAN MENGANALISA NOTUL

DENDA

Mengapa dikenakan denda karena terjadi pelanggaran administrasi yang nyata datur dalam UU N o. 10/1995 jo. 17/2006

Denda dengan surat penetapan, cara perhitungannya

Khusus BEA MASUK => % Denda = Kekurangan Pembayaran BM : BM yg tlh dibayar.

Dikenakan denda 100% sd 1000% => BC menerbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean)

• Pasal 16 (4) => importir salah menetapkan jumlah PIB
• Pasal 82 (5) => Salah jenis barang / salah jumlah barang / salah jumlah dan jenis barang

Fungsi SPTNP  => Untuk menagih dumping, safe guard dan juga denda

Kesalahan Penetapan Jenis Kode HS tidak dikenakan denda.

Pelunasan denda dilakukan ebrsama dengan pembayaran dan kekurangan BM dan pajak.

Pelanggaran pasal yang lain => SPSA (Surat penetapan sanksi administrasi) adalah kesalahan selain salah jenis barang / salah jumlah barang dan atau kedua dua nya.

Pelunasannya dalam waktu 60 Hari sejak diterima SPSA akhirnya karena susah tanggal sejak diterima maka akhirnya ditetapkan tanggal adalah tanggal diterbitkan.

Apabila tariff BM 0% apabila kena denda maka dendanya adalah Rp. 5 Juta / PIB. Tetapi dihitung per item dari barang yang ada di PIB.

Kelebihan bayar dapat dikompensasikan asal sama mata anggaran yang sama. Maksudnya untuk Satu PIB saja.

Bentu denda :

• Nilai rupiah ttt
• Pasal 10A ayat 8 mengeluarkan barang dari kawasan pabean tetapi tanpa persetujuan BC (Tanpa SPPB tetapi dikeluarkan) dendan Rp. 25 Juta
• Pasal 11 A (6) denda Rp. 5 Juta. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor (Maksimal 3 hari setelah kapal berangkat).
• Pasal 45 (3) mengelarkan barang dari TPB (Bea masuk ditangguhkan, Pajak tidak dipungut, Cukai dibebaskan selama barang impor tersebut ada di TPB) tanpa persetujuan Pejabat BC => Denda Rp. 75 juta.
• Pasal 52 (1)
• Pasal 81 (3)  : Denda Rp. 5 Juta
• Pasal 82 (3b) : Denda Rp. 25 Juta
• Pasal 86 (2) : Denda Rp. 75 Juta
• Pasal 89 (4) : Denda Rp. 5 Juta
• Pasal 90 (4) : Denda Rp. 25 Juta
• Pasal 91 (4) : Denda Rp. 5 juta
• Nilai rupiah minum sampai dengan maksimum (denda minimum sd maksimum) :
• Pasal 7A 7
• 7A (8)
• 8A (2)
• 8A (3)
• 8C (3)
• 8C (4)
• Dst

Dikenakan dengan cara sbb :

Berjenjang berdasarkan jumlah pelanggaran selama 6 bulan terakhir untuk pasal yang sama.

Contoh :

1 x Pelanggaran => Denda : 1 x denda minimum

2 x Pelanggaran => Denda : 2 x denda minimum

3 sd 4 x pelanggaran => Denda : 5 x denda minimum

5 sd 6 x pelanggaran => Denda : 7 x denda minimum

> 6 x pelanggaran => Denda : 1 x Denda Maksimum

• % ttt dari BM yang seharusya dibayar (Denda dalam % dari BM yang seharusnya dibayar).

Pasal 10D (6) sebesar 100% dari BM yang seharusnya dibayar

(Tidak mengekspor kembali barang impor sementara)

Pasal 43 (3) sebesar 25% dari BM yang seharusnya dibayar

(Pengusaha TPS Tidak dapat mempertanggungjawabakan barangnya)

     

      Dll => Lihat slide

• % ttt minimum sd maksimum dari kekurangan BM atau BK

Sebesar 100% sd 1000%

Dengan cara penghitungannya :

Bila kekurangan BM =

• 25% => Denda 100% x Kekurangan BM/BK
• 25-50% => Denda 200% x Kekuragan BM/BK
• 50-75% => Denda 400% x Kekurangan BM/BK
• 75%-100% => Denda 700% x Kekurangan BM/BK
• > 100% => Denda 1000% x Kekurangan BM/BK

• % ttt minimum sd maksimum dari BM yang seharusnya dibayar.

BAGAIMANA MENGANALISIS NOTUL TSB

Contoh:
Nilai Pabean USD :	12.300
Kurs USD 1 :	12700
Tarif :
Bm	5%
PPN	10%
PPh	2,5%
Setelah di bayarkan dengan SSPCP , diasumsukan jalur hijau keluar langsung SPPB
apabila PIB dalam kedudukan seperti ini , Pejabat BC meneliti PIB tanpa melihat barang
Setelah diteilit ternyata ditetapkan sbb :
Nilai Pabean USD	22.300
Pertanyaan :
Bagaimana dengan pungutan berdasarkan nilai sebelum ditetapkan pejabat BC ?
Bagaimana Dengan pungutan setelah penetapan pejabat BC ?
Berapa Nilai Dendanya ?
Perhitungan
I. Menghitung Berdasarkan Sebelum Penetapan Pejabat BC
1. Menghitung Nilai Pabean
CIF	USD	12300	x	12700	=	156.210.000	Tidak Ada Pembulatan	156.210.000
Bea Masuk		5%	x	156.210.000	=	7.810.500	Pembulatan Ke Atas	7.811.000
Total Nilai Pabean								164.021.000
2. Menghitung PDRI
Bea Masuk		5%	x	156.210.000	=	7.810.500	Pembulatan Ke Atas	7.811.000
PPN		10%	x	164.021.000	=	16.402.100	Pembulatan Ke Atas	16.403.000
PPh		2,50%	x	164.021.000	=	4.100.525	Pembulatan Ke Atas	4.101.000
Total PDRI								28.315.000
II. Menghitung Berdasarkan Setelah Penetapan Pejabat BC
CIF	USD	22.300	x	12.700	=	283.210.000	Tidak Ada Pembulatan	283.210.000
Bea Masuk		5%	x	283.210.000	=	14.160.500	Pembulatan Ke Atas	14.161.000
Total Nilai Pabean								297.371.000
2. Menghitung PDRI
Bea Masuk		5%	x	283.210.000	=	14.160.500	Pembulatan Ke Atas	14.161.000
PPN		10%	x	297.371.000	=	29.737.100	Pembulatan Ke Atas	29.738.000
PPh		2,50%	x	297.371.000	=	7.434.275	Pembulatan Ke Atas	7.435.000
Total PDRI								51.334.000
III. Menghitung Denda Bea Masuk dan Beban Keluar
Keterangan								Jumlah
Bea Masuk Sebelum Penetapan								7.811.000
Bea Masuk Setelah Penetapan								14.161.000
Selisih								6.350.000
Selisih Dalam Persentase								81,30%
Sesuai dengan Peraturan Didalam UU Pabean maka Denda nya adalah sebesar Rp :
700% x Kekurangan Bayar atas Bea Masuk								44.450.000
(Lihat slide Tata Laksana Impor halaman 90)
Keterangan								Jumlah
PPN Sebelum Penetapan								16.403.000
PPN Setelah Penetapan								29.738.000
Selisih								13.335.000
Dikeluarkan STP oleh Dijen Pajak
Keterangan								Jumlah
PPH Sebelum Penetapan								4.101.000
PPH Setelah Penetapan								7.435.000
Selisih								3.334.000
Sehingga Total SPTNP adalah sebesar
Keterangan								Jumlah
PPN								13.335.000
PPH								3.334.000
Bea Masuk								6.350.000
Denda Bea Masuk								44.450.000
Total SPTNP								67.469.000
Kesimpulan :
Bea masuk tunduk pada UU kepabeanan sehingga hanya mengatur Bea Masuk saja, tetapi tidak untuk PPN dan PPHnya
Maksudnya PPN dan PPHnya tidak ada STP dari Dirjen pajak