Kriteria - Pajak Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak	1. Retribusi Jasa Usaha	1. Perizinan tersebut
dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha	bersifat bukan pajak	termasuk kewenangan
atau Retribusi Perizinan Tertentu;	dan bersifat bukan	pemerintahan yang
2. Jasa yang bersangkutan merupakan	Retribusi Jasa Umum	diserahkan kepada
kewenangan Daerah dalam rangka	atau Retribusi Perizinan	Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;	Tertentu; dan	asas desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus	2. Jasa yang bersangkutan	2. Perizinan tersebut
bagi orang pribadi atau badan yang	adalah jasa yang	benar-benar diperlukan
diharuskan membayar Retribusi,	bersifat komersial yang	guna melindungi
disamping untuk melayani kepentingan	seyogianya disediakan	kepentingan umum; dan
dan kemanfaatan umum;	oleh sektor swasta	3. Biaya yang menjadi
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan	tetapi belum memadai	beban Daerah dalam
Retribusi;	atau terdapatnya harta	penyelenggaraan izin
5. Retribusi tidak bertentangan dengan	yang dimiliki/dikuasai	tersebut dan biaya
kebijakan nasional mengenai	Daerah yang belum	untuk menanggulangi
penyelenggaraannya;	dimanfaatkan secara	dampak negatif dari
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan	penuh oleh Pemerintah	pemberian izin tersebut
efisien, serta merupakan salah satu sumber	Daerah.	cukup besar sehingga
pendapatan Daerah yang potensial; dan		layak dibiayai dari
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan		Retribusi perizinan.
penyediaan jasa tersebut dengan tingkat
dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.