Tarif PPH Pasal 22 & Pengecualiannnya

OBJEK PPH PASAL 22

No	Keterangan	Tarif	X ....
1	Impor
	API	2,50%	x CIF
	NON API	7,50%	x CIF
	LELANG	7,50%	x CIF
2	Pembelian Oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD	1,50%	x CIF
3	Penjualan Hasil Produksi
	Kertas	0,10%	x DPP PPPN
	Semen	0,25%	x DPP PPPN
	Baja	0,30%	x DPP PPPN
	Otomotif	0,45%	x DPP PPPN
4	Penjualan Hasil Produksi
	Bahan Bakar Minyak
	Bahan Bakar Gas
	Pelumas
5	Pembelian Bahan Keperluan Industri / Eksopr dari Pedagang Pengumpul	2,50%	x Harga Pembelian
6	Impor	0,50%	x Nilai Impor
	Kedelai
	Gandum
	Tepung Terigu
7	Penjualan :
	Pesawat Udara Pribadi - HJ > Rp. 20 M	5%	x Harga Jual
	Kapal Pesiar - HJ > Rp 10 M	5%	x Harga Jual
	Rumah Beserta Tanah - HJ > Rp 10 M + Luas > 500M2	5%	x Harga Jual
	Kendaraan Bermotor Roda 4 - HJ > 5 M + CC > 3000	5%	x Harga Jual
8	Non NPWP Dipotong 100% Lebih Tinggi

PENGECUALIAN PPH PASAL 22

Nomor	Pengecualian	Keterangan	Instansi
1	Impor	Dengan SKB	Dirjen Pajak
		Dengan SKEP	Dirjen Bea dan Cukai
		Sementara
		Reimpor
2	Pembelian Barang
	O/ Pemerintah	HJ <= Rp. 2 Juta
	Gabah / Beras
3	Pembayaran :
	BBM
	Listrik
	Gas
	Air Minum
	PDAM
4	Emas Batangan	Tujuan Ekspor
5	Pencairan Dana JPS

SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPH PASAL 22

Nomor	Kegiatan	Saat Terutang	Keterangan
1	Impor	Saat Penyelesaian PIB	Jika BM Dibebaskan
		Bersamaan	Saat BM Dibayarkan
2	Pembelian Barang	Saat Pembayaran
3	Penjualan Hasil Produksi	Saat Penjualan
4	Penjualan Hasil Produksi	Saat SPPB	Impor Kedelai, Gandum, Dsb
5	Pembelian Bahan	Saat Pembelian	Bahan Keperluan Industri

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
   
   1. lembar pertama untuk pembeli;
   2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
   3. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
   
   1. lembar pertama untuk pembeli;
   2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
   3. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
   Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
   Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.