RSS Feed
Twitter
18.54.00
RAY889
Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun. Namun sejumlah pihak tak yakin target itu akan tercapai, salah satunya mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganDarmin Nasution.
Meski begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tetap optimistis target penerimaan pajak 2015 bisa terpenuhi.
"Pokoknya kita tetap punya cara untuk mencapai target tersebut," ujarnya di Gedung Djuanda, komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Bambang menuturkan, tahun ini adalah periode pembinaan Wajib Pajak (WP). Kebijakan yang dikeluarkan adalah WP diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 5 tahun terakhir. Imbalannya berupa penghapusan sanksi administratif.
"Jadi disebut reinventing policy, kelanjutan sunset policy. Di situ salah satu sumber penerimaan yang besar akan masuk dalam 9 bulan ke depan," jelasnya
Kebijakan tersebut, kata Bambang, tidak datang secara tiba-tiba. Data untuk pendukung utama kebijakan telah dipersiapkan sejak tahun lalu.
"Sudah siap. Memangnya kita ngomong baru sekarang, itu sudah disiapkan dari tahun lalu. Data informasi semua sudah lengkap," tegas Bambang.
Dalam prosesnya, Ditjen Pajak akan menyajikan data kepada WP laporan SPT dalam 2009-2014. Bila ada kesalahan pelaporan, WP bisa mengubahnya.
"Ini pilihannya mereka bayar tanpa denda, selesai. Tapi kalau mereka bilang nggak setuju, ya kita periksa," tukas Bambang.
(mkl/hds)
http://finance.detik.com/
Meski begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tetap optimistis target penerimaan pajak 2015 bisa terpenuhi.
"Pokoknya kita tetap punya cara untuk mencapai target tersebut," ujarnya di Gedung Djuanda, komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Bambang menuturkan, tahun ini adalah periode pembinaan Wajib Pajak (WP). Kebijakan yang dikeluarkan adalah WP diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 5 tahun terakhir. Imbalannya berupa penghapusan sanksi administratif.
"Jadi disebut reinventing policy, kelanjutan sunset policy. Di situ salah satu sumber penerimaan yang besar akan masuk dalam 9 bulan ke depan," jelasnya
Kebijakan tersebut, kata Bambang, tidak datang secara tiba-tiba. Data untuk pendukung utama kebijakan telah dipersiapkan sejak tahun lalu.
"Sudah siap. Memangnya kita ngomong baru sekarang, itu sudah disiapkan dari tahun lalu. Data informasi semua sudah lengkap," tegas Bambang.
Dalam prosesnya, Ditjen Pajak akan menyajikan data kepada WP laporan SPT dalam 2009-2014. Bila ada kesalahan pelaporan, WP bisa mengubahnya.
"Ini pilihannya mereka bayar tanpa denda, selesai. Tapi kalau mereka bilang nggak setuju, ya kita periksa," tukas Bambang.
http://finance.detik.com/
Posted in 
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.