[PENJELASAN] - PMK N0. 141 - Jenis Jasa Lain PPH Pasal 23

PMK No. 141/PMK.03/2015

Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C  Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983

Ketentuan :

• Tarif adalah : 2%
• Dasar pengenaan pajaknya adlaah : Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
• Objeknya adalah :
• Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong PPH Pasal 21
• Sedangkan yang dikecualikan adalah imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dikenai PPH Final Berdasarkan Peraturan Tersendiri.
• Jasa Catering dan Non Catering khusunya adalah :
• Jasa Catering : Seluruh jumlah pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan telah jatuh tempo pembayaran
• Selain Jasa Catering : DPP Tidak termasuk dengan :
• Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan pekerjaan oleh jasa penedia tenaga kerja, berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa.
• Syaratnya adalah dibuktikan dengan :
• Kontrak Kerja
• Daftar Pembayraan :
• Gaji,
• Upah,
• Honorarium,
• Tunjangan dan
• Pembayaran Lainnya.

Jasa Maklon

Adalah pemberan jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang ttt yang proses pengerjaannya, tetapi bahan baku disediakan oleh  pemilik barang, dan atau spesifikasinya ditentukan oleh pemilik barang begitu juga dengan kepemilikan barang nya.

Jasa Penyelenggara Kegiatan / EO

Adalha kegiatan usaha oleh pengusaha (Non WP OP) jasa penyelenggara kegiatan meliputi :

• Penyelenggaraan pameran
• Konvensi
• Pagelaran musik
• Pesta
• Seminar
• Peluncuran produk
• Konfrerensi pers
• Dan kegaitan lain yang memanffaatkan jasa tsb

Jasa Freight Forwarding :

Adalah usaha yang mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua atau sbagian kegiatan yang di[perlukan bagi terlaksanannya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat laud an udara mencakup kegiatan :

• Penerimaan,
• Penyimpanan
• Sortasi
• Pengepakan
• Penandaan
• Pengukuan
• Penimbangan
• Penugurusan penyelesaian dokuemn
• Penerbitan dokumen angkutan perhitungan
• Dsb

Contoh :

Kasus  Jasa Tenaga kerja

PT. Tenaga power penyedia jasa tenaga kerja mengirimkan 20 orang ustomer service fee kepada PT. Bank untung terus dengan fee Rp 20 Juta maka perhitungannya adalah => 2% x Rp. 20 Juta

Tetapi jika yang menggaji adalah PT. Tenaga Power maka dikurangkan dulu dari daftar pembayaran gaji jika pembayaran gaji adalah Rp. 18 Juta maka PPHal 23 adalah 2% x 2 Juta. (Asumsi ada di kontraknya)

Kasus 2

Jasa Periklanan

PT. Jumbo (pihak Pertama) memberikan Membayar Rp. 255 jtua terdiri dari jasa pembuatan materi ikla Rp. 100 Juta , Fee Agen Rp. 5 Juta, dan Biaya Pemasangan Iklan Rp. 150 Juta kepada PT. Iklan Promo (Pihak Kedua) maka tagihan Rp. 150 Juta dianggap reimbursement dari PT. Jumbo ke pihak media.

Sehingga nanti PT. iklan promo memotong ke PT. Perusahaan meida sebesar Rp. 2% x 150 Juta.

KASUS 3

Jasa Iklan

Sama dengan kasus 2 tetapi PT. Perusahaan meida tidak memiliki faktur tagihan ke PT. Iklan Promo  sehingga. PT. Jumbo harus memotong PPh Pasal 23 dari Pt. Iklan  Promo adalah 2% x Rp. 255 Juta.

KASUS 4

JASA MAKLON

PT. Karet Rubber membuat seragam kantor, model spec dan bahajn utama oleh PT. Karet Rubber dan Bahan Tambahan disediakan oleh PT. Mode Pakaian dengan total sebesar Rp. 100 Juta.

Sehingga yang dipotong adalah 2% x Rp. 100 Juta (Asumsi ada bon biaya bahan tambahan tersebut)

Tetapi jika tidak ada maka dikenakan dari total semuanya.

KASUS 6

JASA PERANTARA TRANSAKSI ONLINE

CV. Bayar Tunai memberikan jasa perantara dengan Rp. 5 Juta ke Yayasan Welas Asih contoh Harga Beli Produk USD 5.000 dengan fee perantara Rp. 5 Juta.

Sehingga yayasan welas asih memotong PPH Pasal 23 sebesar 2% x Rp. 5 juta = Rp. 100 ribu.

Tetapi jika ada PPH 22 maka harus diberikan kepada Yayasan Welas Asih.

KASUS 7

Asa Manajemen Artis

PT. Artis besar mendapatkan omzet dari kontra Rp. 550 Juta dengan honor artis Rp. 500 juta dan fee jasa keagenan Rp. 50 Juta dari PT. Televisi Nasional

Maka Pt. Televisi Nasional memotong :

PPH Pasal 23 sebesar Rp. 2% x Rp. 50 Juta

Dan PPH 21 dari pembayarna honor kepada artis.

Sepanjang bisa dibedakan mana yagn PPH 21 dan mana yang PH 23 maka perhitungannya bsia dipishakna.

Khusus untuk barang material maka yang dikenakan adalah dari total barang kecuali jika dari barang tersebut dapat dipisahkan dengan bon yang ada.