[TAX] Surat Pengakuan Harta / Nominee

Dasar Hukum
Peraturan Dirjen Pajak Per-07 PJ/2016
Peraturan Dirjen Pajak Per-10/PJ/2016

Sumber
Pajak.go.id

Pembahasan


SURAT PENGAKUAN NOMINEE diperlukan dalam hal dokumen kepemilikan harta tambahan yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang diatasnamakan dalam harta tambahan tersebut. Harta tambahan dimaksud dapat berupa saham, tabungan, mobil, kapal, tanah, dan/atau bangunan. Dalam hal pihak yang diatasnamakan sudah meninggal dunia SURAT PENGAKUAN NOMINEE dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris atau penerima wasiat.

1. Apa yang dimaksud dengan Berdasarkan (Perdirjen PER-07/PJ/2016) :

• - Surat pengakuan kepemilikan harta  
• - Surat pengakuan nominee  
• - Surat pernyataan kepemilikan Harta  

Jawaban:

• Surat pengakuan kepemilikan harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang diatasnamakan nama orang lain (ditanda tangani Wajib Pajak)    

• Surat pengakuan nominee adalah surat pengakuan dari pihak yang diatasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam surat pengakuan kepemilikan harta  (ditandatangani nominee)   

• -Surat  pernyataan  kepemilikan harta merupakan surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta. (Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Pengampunan Pajak)  

 
2. Kapan penggunaan Surat pengakuan kepemilikan harta, Surat pengakuan nominee, dan surat pernyataan  kepemilikan Harta?

Jawaban:

Surat pengakuan kepemilkian harta disertakan sebagai keterangan bahwa Wajib Pajak memiliki Harta berupa tanah/dan atau bangunan, atau saham yang belum atas nama si pemilik.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud untuk mendapatkan fasilitas pembebasan pengalihan atas Harta berupa tanah, bangunan, atau saham tersebut, Wajib Pajak melengkapi dengan surat pengakuan nominee. Dengan demikian, Surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee digunakan pada saat penyampaian Surat Pernyataan Harta.

Surat  pernyataan  kepemilikan  merupakan surat  yang menyatakan bahwa Harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta, yang  wajib ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris. Surat digunakan pada saat permohonan SKB ke KPP.

Untuk mendapatkan pembebasan PPh sehubungan pengalihan WP melakukan permohonan ke KPP terdaftar untuk mendapatkan SKB dengan melampirkan:
Terkait harta saham:

• fotokopi Surat Keterangan;
• fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya; dan
• surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris (Pasal 24 PMK 118/PMK.03/2016)

Terkait harta tanah dan/atau bangunan:

• fotokopi Surat Keterangan;
• fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang dibaliknamakan;
• fotokopi akte jual/beli/hibah atas Harta yang di baliknamakan; dan
• surat pernyataan kepemilikan Harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.
• (Pasal 25 PMK 118/PMK.03/2016)

 
3. Apakah DJP membuat format khusus mengenai surat surat pengakuan kepemilikan Harta, surat pengakuan nominee, serta surat  pernyataan  kepemilikan Harta?

Jawaban:

DJP tidak membuat format khusus mengenai surat pengakuan kepemilikan harta, surat pengakuan nominee, maupun surat pernyataan  kepemilikan Harta. Surat tersebut dibuat oleh pihak terkait sesuai ketentuan hukum perdata.
 
4. Apakah ketentuan  pembebasan pajak atas pengalihan Tanah dan/atau Bangunan serta Saham dengan SKB berlaku untuk transaksi jual beli pada umumnya?

Jawaban:

Ketentuan Pembebasan Pajak ini berlaku sehubungan kepemilikan Harta berupa Tanah dan/atau Bangunan, serta saham yang masih di atas namakan orang lain (perwakilan/pinjam nama) (misalnya pembelian tanah yang diatas namakan mertua) atau warisan yang belum dipindahnamakan ke ahli waris yang berhak. Dengan demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk transaksi jual beli pada umumnya, misalnya pengembang ke pembeli.
Fasilitas ini diberikan untuk memberikan keringanan pajak bagi pihak yang diatasnamakan tersebut (nominee) dari pengenaan pajak sehubungan pengalihan tanah dan/atau bangunan ke pemilik sebenarnya.
 
5. Dalam hal wajib Pajak tidak membuat nominee apakah Surat Pernyataan hartanya dan surat permohonan SKB untuk pembebasan pengalihan tanah dapat diakui?

Jawaban:

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyertakan nominee, Surat Pernyataan Harta tersebut tetap dapat diterima dan permohonan pembebasan pengalihan tetap dapat ditindaklanjuti sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 dan/atau Pasal 25 PMK 118/PMK.03/2016.
 
6. Apa konsekuensi bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB terkait pembebasan Pajak Penghasilan sehubungan pengalihan saham, tanah dan/atau bangunan apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan haknya?

Jawaban:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak melakukan pengalihan, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 26 (3) PMK 118/PMK.03/2016)
 
7.Apakah harta selain saham serta tanah dan/atau bangunan yang masih diatasnamakan orang lain perlu dilengkapi dengan surat pengakuan kepemilkan harta?

Jawaban:

Berdasarkan Dari Informasi yang didapatkan dari WEBSITE resmi PAJAK.go.id :

Surat pengakuan kepemilikan harta diperlukan hanya untuk harta yang berupa saham, tanah dan/atau bangunan yang masih menggunakan nama orang lain.

Nah disini lah permasalahnnya hal yang paling harus diingat jika kita melihat Kedalam :

• Lampiran Per 10 PJ 2016 Nomor B.4 khususnya untuk :
• Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka viii menjadi sebagai berikut:
• SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA, merupakan surat bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak memiliki harta tambahan, namun tidak memiliki bukti dokumen pendukung apapun atas harta tambahan tersebut.
• Wajib Pajak memiliki harta tambahan berupa :
• uang tunai yang disimpan di rumah,
• perhiasan,
• furnitur,
• lukisan
• dan lain-lain yang tidak terdapat bukti pendukung atas harta tambahan tersebut.

• Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka ix menjadi sebagai berikut:
• SURAT PENGAKUAN NOMINEE diperlukan dalam hal :
• Harta tambahan yang dilaporkan dalam surat pernyataan masih atas nama orang lain
• Dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang diatasnamakan dalam harta tambahan tersebut.
• Harta tambahan dapat berupa :
• Saham
• Tabungan
• Mobil
• Kapal
• Tanah dan atau bangunan.
• Jika pihak yang diatasnamakan sudah meninggal dunia maka dibuat dan ditandangani :
• oleh salah satu ahli waris atau penerima wasiat.

KESIMPULAN :

Surat Pengakuan Nominee dan juga Surat Pengakuan Harta diperlukan tidak hanya untuk harta berupa tanah dan atau bangunan tetapi juga untuk seluruh harta tambahan dengan syarat syarat ttt.