RSS Feed
Twitter
03.26.00
RAY
-new.jpg)
Selamat datang dalam pembahasan mengenai perpajakan atas cashback dan hadiah. Semoga tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban perpajakan atas pemberian hadiah dan cashback. Topik cashback dan hadiah seringkali menimbulkan pertanyaan di benak banyak pihak, mulai dari konsumen individu hingga pelaku usaha. Apakah setiap cashback yang diterima harus dikenakan pajak? Bagaimana dengan hadiah dari undian atau perlombaan? Bagaimana cara menghitungnya, dan apa dasar hukum yang melandasinya?
Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menguraikan seluk-beluk perpajakan atas cashback dan hadiah dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Setiap informasi yang disampaikan akan didukung oleh peraturan pajak yang berlaku, sehingga tema teman bisa membaca kembali kepada setiap aturan yang mengaturnya. Pembahasan ini akan mencakup definisi, jenis-jenis, perlakuan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta contoh perhitungan yang praktis. Mari kita selami dunia pajak cashback dan hadiah ini bersama-sama.
Bab 1: Mengenal Cashback dan Hadiah dalam Kacamata Pajak
1.1 Apa Itu Cashback dan Hadiah?
Untuk memahami pajak atas cashback dan hadiah, penting untuk terlebih dahulu mengenal apa itu cashback dan hadiah dalam konteks perpajakan.
Cashback (Pengembalian Uang/Poin)
Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang membeli suatu produk atau layanan, kemudian setelah transaksi pembayaran selesai, pihak pembeli menerima kembali sebagian dari uang yang dibayarkan atau sejumlah poin yang dapat digunakan kembali untuk transaksi berikutnya. Inilah yang disebut cashback. Cashback merupakan sebuah imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang telah menyelesaikan transaksi pembelian produk atau jasa, seringkali dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Pemberian cashback ini merupakan strategi pemasaran modern yang sangat populer, terutama di era digital dan e-commerce saat ini. Berbagai aplikasi dompet digital dan marketplace daring seringkali menawarkan cashback untuk menarik minat konsumen.
Hadiah (Pemberian Cuma-Cuma)
Hadiah di sisi lain adalah pemberian sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya kewajiban timbal balik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari uang tunai, barang berharga, hingga layanan tertentu. Contoh umum hadiah adalah memenangkan undian sepeda motor atau mendapatkan hadiah dari sebuah perlombaan.
Perbedaan Mendasar antara Cashback dan Diskon
Meskipun cashback dan diskon sama-sama bertujuan untuk menarik pembeli, keduanya memiliki mekanisme yang berbeda secara fundamental. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan langsung pada saat pembelian. Artinya, harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah dipotong di awal. Misalnya, jika sebuah barang seharga Rp100.000 diberikan diskon 10%, maka pembeli hanya perlu membayar Rp90.000.
Sebaliknya, cashback diberikan setelah transaksi pembayaran selesai. Pembeli tetap membayar harga penuh di awal, dan kemudian menerima pengembalian uang atau poin ke akun mereka. Uang atau poin cashback ini kemudian dapat digunakan untuk pembelian di masa mendatang atau bahkan dicairkan ke rekening bank.
cashback pada dasarnya menambah kemampuan ekonomi penerimanya setelah transaksi, sementara diskon hanya mengurangi pengeluaran awal.
Dasar Hukum
Konsep "penghasilan" dalam peraturan perpajakan di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
cashback atau hadiah yang diterima seseorang atau badan usaha meningkatkan kemampuan mereka untuk berbelanja atau menambah kekayaan mereka, maka secara prinsip, hal tersebut dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak.
1.2 Mengapa Cashback dan Hadiah Bisa Kena Pajak?
Pajak dikenakan atas cashback dan hadiah karena keduanya memenuhi kriteria sebagai "penghasilan" dalam undang-undang pajak.
Prinsip "Peningkatan Kemampuan Ekonomis"
Karena cashback dan hadiah secara langsung meningkatkan "kekayaan" atau "daya beli" penerimanya, maka secara prinsip, keduanya dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan definisi penghasilan yang sangat luas dalam UU PPh.
Jenis-Jenis Hadiah Menurut Peraturan Pajak
Pemerintah, melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (selanjutnya disebut PER-11/PJ/2015), telah mengelompokkan hadiah menjadi beberapa jenis. Semua jenis hadiah ini, pada dasarnya, merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)
Hadiah Undian: Ini adalah hadiah yang diperoleh semata-mata karena keberuntungan, tanpa ada unsur kemampuan atau usaha dari penerima, seperti door prize atau hadiah dari undian tabungan.
Hadiah atau Penghargaan Perlombaan: Hadiah ini diberikan sebagai hasil dari kemenangan dalam suatu kompetisi atau adu keahlian, misalnya hadiah lomba menyanyi atau kompetisi desain.
Hadiah Sehubungan dengan Kegiatan: Hadiah jenis ini diberikan karena adanya partisipasi atau keterlibatan penerima dalam suatu kegiatan tertentu, seperti hadiah dari turnamen olahraga.
Penghargaan: Ini adalah imbalan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas suatu prestasi atau pencapaian tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan bersejarah.
Dasar Hukum: Semua jenis hadiah yang disebutkan di atas, berdasarkan PER-11/PJ/2015 Pasal 2, secara jelas dinyatakan sebagai objek Pajak Penghasilan.
Adaptasi Peraturan Pajak terhadap Inovasi Bisnis
Perlu dipahami bahwa cashback sebagai strategi pemasaran modern adalah fenomena yang relatif baru dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang ada. Peraturan seperti PER-11/PJ/2015 tidak secara eksplisit menyebutkan "cashback".
Untuk mengatasi celah ini, otoritas pajak telah menginterpretasikan cashback di bawah kategori yang lebih luas, seperti "penghargaan".
SE-24/PJ/2018 kemudian diterbitkan untuk memberikan panduan sementara dan klarifikasi mengenai perlakuan pajak atas imbalan yang diterima pembeli dalam transaksi jual beli.
Bab 2: Aspek Pajak Penghasilan (PPh) atas Cashback dan Hadiah
2.1 Cashback: Objek PPh, Dipotong atau Dilaporkan Saja?
Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas cashback memiliki nuansa yang perlu dipahami dengan baik, tergantung pada kondisi pemberiannya.
Cashback sebagai "Penghargaan"
Meskipun tidak ada peraturan pajak yang secara spesifik menggunakan istilah "cashback", Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 (SE-24/PJ/2018) mengategorikan imbalan yang diterima pembeli karena memenuhi syarat tertentu sebagai "penghargaan". Syarat tertentu ini bisa berupa pencapaian jumlah pembelian atau penjualan tertentu, atau pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Pemberian bonus oleh penjual kepada pembeli juga termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, cashback seringkali dianggap sebagai bentuk penghargaan yang merupakan objek PPh.
Cashback yang Diberikan Langsung (Tidak Diundi)
Ini adalah poin krusial yang seringkali membingungkan masyarakat. Jika cashback diberikan kepada semua konsumen akhir (orang pribadi) secara langsung tanpa melalui undian (misalnya, setiap pembelian di atas nominal tertentu otomatis mendapatkan cashback), maka berdasarkan PER-11/PJ/2015 Pasal 4 ayat (1), cashback jenis ini tidak dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak pemberi cashback.
Namun, cashback tersebut tetap wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima. Meskipun tidak ada pemotongan pajak di awal, cashback ini tetap dianggap sebagai penghasilan yang menambah kekayaan penerima, sehingga penerima memiliki kewajiban untuk mencatat dan melaporkannya dalam SPT Tahunan mereka.
Kondisi ini menciptakan sebuah area yang sering disebut "abu-abu" dalam perpajakan cashback.
cashback ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi individu yang menerima cashback dari berbagai platform dengan nilai yang bervariasi dan frekuensi tinggi.
cashback tidak sepenuhnya dilaporkan.
Cashback yang Bersifat Kondisional (Dapat Dipotong PPh)
Di sisi lain, ada jenis cashback yang diberikan dengan syarat atau kondisi tertentu yang lebih spesifik, bukan sekadar pembelian langsung oleh konsumen akhir. Contohnya, cashback yang diberikan kepada distributor karena mencapai target penjualan tertentu, atau imbalan karena menyediakan ruang promosi bagi produk penjual. Dalam kasus-kasus ini, cashback tersebut dapat dikategorikan sebagai "penghargaan" atau "imbalan jasa" yang wajib dipotong PPh oleh pihak pemberi.
Penerima Orang Pribadi: Jika penerima cashback kondisional adalah orang pribadi dalam negeri, maka akan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai UU PPh Pasal 17.
Penerima Badan/Perusahaan: Jika penerima adalah Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), cashback ini akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto.
Penerima Wajib Pajak Luar Negeri: Jika penerima adalah Wajib Pajak Luar Negeri (selain BUT), cashback ini akan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Namun, tarif ini bisa berubah jika ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antara Indonesia dengan negara asal penerima.
Kesenjangan Kebijakan di Era Ekonomi Digital
Permintaan yang berulang untuk adanya peraturan yang lebih jelas mengenai perpajakan cashback
marketplace
2.2 Hadiah Undian: Pajak Final yang Jelas
Perlakuan pajak untuk hadiah undian cukup berbeda dan memiliki ketentuan yang lebih jelas.
Definisi Hadiah Undian
Hadiah undian adalah hadiah yang diperoleh semata-mata karena faktor keberuntungan, tanpa adanya unsur kemampuan, keahlian, atau prestasi dari pihak penerima. Contohnya termasuk memenangkan mobil dari undian bank, hadiah dari door prize di sebuah acara, atau undian berhadiah dari produk tertentu.
Tarif PPh Final 25%
Hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dengan tarif sebesar 25% dari nilai bruto hadiah.
Istilah "final" di sini berarti pajak ini sudah selesai dipotong di awal oleh pihak penyelenggara dan tidak perlu lagi dihitung atau digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan penerima. Dengan kata lain, penerima tidak dapat mengkreditkan (mengurangi) pajak ini dari kewajiban pajak tahunannya.
Alasan di balik sifat final ini adalah karena hadiah undian dianggap sebagai penghasilan yang bersifat windfall gain (keuntungan mendadak), bukan imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, untuk memperoleh hadiah undian tidak diperlukan biaya dan tenaga sebagaimana halnya memperoleh imbalan atas pekerjaan.
Pihak yang Memotong Pajak
Pihak yang menyelenggarakan undian, seperti bank, perusahaan, atau panitia acara, memiliki kewajiban untuk memotong pajak ini sebelum hadiah diserahkan kepada pemenang.
Dasar Hukum
Ketentuan mengenai PPh final atas hadiah undian ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan UU PPh Pasal 4 ayat (2), serta diperinci lebih lanjut dalam PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (1).
2.3 Hadiah Perlombaan, Kegiatan, dan Penghargaan: Pajak Non-Final yang Berbeda
Berbeda dengan hadiah undian, hadiah yang diperoleh dari perlombaan, kegiatan, atau penghargaan memiliki perlakuan PPh yang bersifat non-final.
Definisi
Hadiah Perlombaan/Penghargaan: Hadiah ini didapatkan karena memenangkan kompetisi atau menunjukkan keahlian tertentu.
Hadiah Sehubungan dengan Kegiatan: Hadiah yang diberikan karena partisipasi atau keterlibatan dalam suatu acara atau kegiatan.
Penghargaan: Imbalan atas pencapaian atau prestasi tertentu.
Perlakuan PPh Berdasarkan Status Penerima (Non-Final)
Pajak atas jenis hadiah ini tidak bersifat final. Ini berarti pajak yang dipotong di awal dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang diterima penerima dan menjadi kredit pajak dalam perhitungan SPT Tahunan mereka.
Orang Pribadi Dalam Negeri:
Dikenakan PPh Pasal 21.
Tarif yang digunakan adalah tarif progresif PPh Pasal 17 UU PPh, yang disesuaikan dengan total Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak dalam setahun. Tarif ini bertingkat, semakin besar penghasilan, semakin tinggi persentasenya.
Lapisan PKP sampai dengan Rp60 juta: 5%
Lapisan PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta: 15%
Lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta: 25%
Lapisan PKP di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar: 30%
Lapisan PKP di atas Rp5 miliar: 35%
Penting untuk dicatat, jika penerima tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif yang dikenakan bisa 20% lebih tinggi dari tarif normal.
Wajib Pajak Badan (Perusahaan) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT):
Dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto hadiah.
Beberapa sumber lama mungkin menyebutkan tarif 25%
Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan bisa 100% lebih tinggi (menjadi 30%).
Wajib Pajak Luar Negeri (WNA) selain BUT:
Dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto hadiah.
Tarif ini dapat berbeda jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antara Indonesia dengan negara asal penerima. Perjanjian ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang sama di dua negara berbeda.
Pihak yang Memotong Pajak
Pihak penyelenggara lomba, kegiatan, atau pemberi penghargaan wajib melakukan pemotongan pajak ini sebelum hadiah diserahkan kepada penerima.
Dasar Hukum
Ketentuan ini diatur dalam PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (2), serta merujuk pada UU PPh Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26.
Kompleksitas Perhitungan dan Kepatuhan
Perbedaan tarif progresif untuk individu dan tarif tetap untuk badan atau wajib pajak luar negeri menunjukkan kompleksitas sistem pajak non-final ini dibandingkan dengan kesederhanaan pajak final untuk hadiah undian. Kompleksitas ini menuntut perhitungan dan pelaporan yang cermat, baik dari pihak pemotong pajak maupun penerima. Untuk membantu proses ini, aplikasi seperti e-Bupot menjadi sangat penting dalam administrasi perpajakan.
Tabel 1: Perbandingan Jenis Hadiah dan Perlakuan PPh-nya
| Jenis Hadiah | Penerima | Jenis PPh | Tarif Berlaku | Sifat Pajak | Pemotong Pajak | Catatan Penting |
| Cashback Langsung (Tidak Diundi) | Orang Pribadi Dalam Negeri | PPh Umum | Tidak Dipotong | Tidak Dipotong | - | Wajib lapor di SPT Tahunan sebagai penghasilan. |
| Cashback Kondisional / Penghargaan | Orang Pribadi Dalam Negeri | PPh Pasal 21 | Progresif (5%-35%) sesuai UU PPh Pasal 17 | Tidak Final | Pemberi Cashback/Penghargaan | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. |
| Wajib Pajak Badan/BUT | PPh Pasal 23 | 15% dari bruto | Tidak Final | Pemberi Cashback/Penghargaan | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. | |
| Wajib Pajak Luar Negeri (selain BUT) | PPh Pasal 26 | 20% dari bruto (sesuai P3B) | Tidak Final | Pemberi Cashback/Penghargaan | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. | |
| Hadiah Undian | Orang Pribadi Dalam Negeri | PPh Pasal 4 ayat (2) | 25% dari bruto | Final | Penyelenggara Undian | Pajak tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. |
| Wajib Pajak Badan/BUT | PPh Pasal 4 ayat (2) | 25% dari bruto | Final | Penyelenggara Undian | Pajak tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. | |
| Hadiah Perlombaan/Kegiatan/Penghargaan | Orang Pribadi Dalam Negeri | PPh Pasal 21 | Progresif (5%-35%) sesuai UU PPh Pasal 17 | Tidak Final | Penyelenggara/Pemberi Hadiah | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. |
| Wajib Pajak Badan/BUT | PPh Pasal 23 | 15% dari bruto | Tidak Final | Penyelenggara/Pemberi Hadiah | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. | |
| Wajib Pajak Luar Negeri (selain BUT) | PPh Pasal 26 | 20% dari bruto (sesuai P3B) | Tidak Final | Penyelenggara/Pemberi Hadiah | Pajak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. |
2.4 Contoh dan Simulasi Perhitungan PPh
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan untuk berbagai skenario.
2.4.1 PPh Final Hadiah Undian
Pajak atas hadiah undian langsung dipotong 25% dari nilai bruto hadiah dan bersifat final.
Contoh 1: Orang Pribadi Memenangkan Motor dari Undian
Bapak Agus memenangkan satu unit sepeda motor dari undian produk kopi dengan harga pasar Rp25.000.000.
Perhitungan PPh Final:
Tarif PPh Final = 25%
Nilai Hadiah Bruto = Rp25.000.000
PPh Final Terutang = 25% x Rp25.000.000 = Rp6.250.000
Hadiah Bersih yang Diterima = Rp25.000.000 - Rp6.250.000 = Rp18.750.000
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (1).
Contoh 2: Badan Memenangkan Mobil dari Undian
PT Sejahtera Abadi memenangkan satu unit mobil dari undian tabungan dengan harga pasar Rp500.000.000.
Perhitungan PPh Final:
Tarif PPh Final = 25%
Nilai Hadiah Bruto = Rp500.000.000
PPh Final Terutang = 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000
Hadiah Bersih yang Diterima = Rp500.000.000 - Rp125.000.000 = Rp375.000.000
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (1).
2.4.2 PPh 21 Hadiah Perlombaan/Kegiatan/Penghargaan (Orang Pribadi)
Pajak ini dihitung berdasarkan tarif progresif PPh Pasal 17 dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan penerima.
Contoh 1: Karyawan Memenangkan Hadiah Lomba Penjualan
Bapak Budi, seorang karyawan (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri), memenangkan hadiah lomba penjualan sebesar Rp75.000.000 dari perusahaannya. (Asumsi ini adalah penghasilan hadiah saja untuk tujuan ilustrasi perhitungan PPh 21).
Perhitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp75.000.000 akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh:
Lapisan 1 (sampai dengan Rp60.000.000): 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
Sisa Hadiah (di atas Rp60.000.000): Rp75.000.000 - Rp60.000.000 = Rp15.000.000
Lapisan 2 (di atas Rp60.000.000): 15% x Rp15.000.000 = Rp2.250.000
Total PPh Pasal 21 Terutang = Rp3.000.000 + Rp2.250.000 = Rp5.250.000
Hadiah Bersih yang Diterima = Rp75.000.000 - Rp5.250.000 = Rp69.750.000
Dasar Hukum: UU PPh Pasal 17, PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (2).
Contoh 2: Individu Memenangkan Hadiah Kuis TV (Nilai Besar)
Ibu Devi (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp250.000.000 dari kuis di TV. (Asumsi ini adalah penghasilan hadiah saja untuk tujuan ilustrasi).
Perhitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp250.000.000 akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh:
Lapisan 1 (sampai dengan Rp60.000.000): 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
Sisa Hadiah (di atas Rp60.000.000): Rp250.000.000 - Rp60.000.000 = Rp190.000.000
Lapisan 2 (di atas Rp60.000.000): 15% x Rp190.000.000 = Rp28.500.000
Total PPh Pasal 21 Terutang = Rp3.000.000 + Rp28.500.000 = Rp31.500.000
Hadiah Bersih yang Diterima = Rp250.000.000 - Rp31.500.000 = Rp218.500.000
Dasar Hukum: UU PPh Pasal 17, PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (2).
2.4.3 PPh 23 Hadiah Perlombaan/Kegiatan/Penghargaan (Badan)
Pajak ini dipotong 15% dari nilai bruto hadiah oleh pemberi hadiah.
Contoh: Perusahaan Memenangkan Hadiah Kompetisi Desain
PT Kreatif Jaya (Wajib Pajak Badan Dalam Negeri) memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp100.000.000 dari kompetisi desain.
Perhitungan PPh Pasal 23:
Tarif PPh Pasal 23 = 15%
Nilai Hadiah Bruto = Rp100.000.000
PPh Pasal 23 Terutang = 15% x Rp100.000.000 = Rp15.000.000
Hadiah Bersih yang Diterima = Rp100.000.000 - Rp15.000.000 = Rp85.000.000
Dasar Hukum: UU PPh Pasal 23, PER-11/PJ/2015 Pasal 3 ayat (2).
Tabel 2: Contoh Perhitungan PPh Berdasarkan Skenario
| Skenario Hadiah | Penerima | Nilai Hadiah Bruto | Jenis PPh | Tarif Berlaku | Perhitungan Detail | PPh Terutang | Hadiah Bersih Diterima | Dasar Hukum |
| Motor Undian | Orang Pribadi | Rp25.000.000 | PPh Final Pasal 4(2) | 25% Final | 25% x Rp25.000.000 | Rp6.250.000 | Rp18.750.000 | PP 132/2000, PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1) |
| Mobil Undian | Badan | Rp500.000.000 | PPh Final Pasal 4(2) | 25% Final | 25% x Rp500.000.000 | Rp125.000.000 | Rp375.000.000 | PP 132/2000, PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1) |
| Lomba Penjualan | Orang Pribadi | Rp75.000.000 | PPh Pasal 21 | Progresif (5%, 15%) | (5% x Rp60jt) + (15% x Rp15jt) | Rp5.250.000 | Rp69.750.000 | UU PPh Pasal 17, PER-11/PJ/2015 Pasal 3(2) |
| Kuis TV | Orang Pribadi | Rp250.000.000 | PPh Pasal 21 | Progresif (5%, 15%) | (5% x Rp60jt) + (15% x Rp190jt) | Rp31.500.000 | Rp218.500.000 | UU PPh Pasal 17, PER-11/PJ/2015 Pasal 3(2) |
| Kompetisi Desain | Badan | Rp100.000.000 | PPh Pasal 23 | 15% | 15% x Rp100.000.000 | Rp15.000.000 | Rp85.000.000 | UU PPh Pasal 23, PER-11/PJ/2015 Pasal 3(2) |
Bab 3: Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Cashback dan Hadiah
Selain Pajak Penghasilan, cashback dan hadiah juga dapat memiliki implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun dengan ketentuan yang berbeda.
3.1 Cashback dalam Bentuk Uang: Bebas PPN
Penjelasan: Ini adalah kabar baik bagi para penerima cashback! Jika cashback yang diterima berupa uang tunai atau dalam bentuk pengurangan kewajiban (misalnya, potongan langsung pada tagihan berikutnya), maka tidak ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas pemberian cashback tersebut.
Alasan: Mengapa demikian? Karena uang bukanlah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang merupakan objek PPN. PPN hanya dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP.
cashback (uang versus barang) menjadi sangat penting dalam menentukan kewajiban PPN.
Dasar Hukum: Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam SE-24/PJ/2018 dan juga telah dikonfirmasi oleh Kring Pajak, layanan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.
3.2 Hadiah/Cashback dalam Bentuk Barang: Kena PPN
Penjelasan: Berbeda dengan cashback uang, jika cashback atau hadiah yang diterima berupa barang (misalnya, televisi, sepeda motor, atau produk gratis lainnya), maka ini dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara cuma-cuma. Penyerahan BKP secara cuma-cuma ini merupakan objek PPN.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Menggunakan "Nilai Lain"
Untuk menghitung PPN atas hadiah berupa barang ini, digunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang disebut "Nilai Lain".
Aturan Terbaru (PMK 11/2025): Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, "Nilai Lain" untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah sebesar 11/12 dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemberi Hadiah
Pihak yang memberikan hadiah berupa barang dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban perpajakan sebagai berikut
Memungut PPN yang terutang.
Menerbitkan Faktur Pajak.
Menyetorkan PPN tersebut ke kas negara.
Melaporkan PPN tersebut dalam SPT Masa PPN.
Dasar Hukum: Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang PPN, SE-24/PJ/2018, dan PMK 11/2025.
3.3 Faktur Pajak untuk Hadiah Barang
Penerbitan faktur pajak adalah bagian penting dari kepatuhan PPN, terutama untuk hadiah berupa barang.
Kewajiban Menerbitkan Faktur Pajak (Kode 04)
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara cuma-cuma, termasuk hadiah atau cashback dalam bentuk barang, Pengusaha Kena Pajak (PKP) pemberi wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 04.
Faktur Pajak Digunggung untuk Promosi Konsumen Akhir
Jika perusahaan memberikan hadiah berupa barang dalam jumlah banyak kepada konsumen akhir sebagai bagian dari kegiatan promosi (misalnya, kipas angin atau setrika sebagai hadiah marketing), dan penyerahan ini dilakukan secara eceran langsung kepada konsumen tanpa identitas pembeli dicatat, maka PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak Digunggung.
Apa itu Faktur Pajak Digunggung? Ini adalah jenis Faktur Pajak yang tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli, serta tanda tangan pembeli. Bentuknya bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, struk kasir, karcis, atau kuitansi, yang lazim digunakan dalam transaksi ritel.
Penting: Faktur Pajak Digunggung ini tidak dapat dikreditkan oleh penerima hadiah, karena tidak mencantumkan identitas penerima yang spesifik.
Pelaporan: PKP yang menggunakan Faktur Pajak Digunggung melaporkannya dalam formulir SPT Masa PPN 1111 AB.
Dasar Hukum: Kewajiban penerbitan Faktur Pajak diatur dalam UU PPN, sedangkan penggunaan kode 04 dan Faktur Pajak Digunggung diatur dalam SE-24/PJ/2018, PMK 11/2025, PER-58/PJ/2010 (untuk PKP Pedagang Eceran), dan PER-03/2022 (tentang Faktur Pajak).
3.4 Contoh dan Simulasi Perhitungan PPN
Mari kita lihat contoh perhitungan PPN untuk hadiah berupa barang.
Contoh 1: PPN Hadiah Berupa Barang (Umum)
PT ABC, sebuah perusahaan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), memberikan hadiah berupa produk senilai Rp500.000 kepada pelanggan setianya.
Perhitungan PPN:
Nilai Produk Hadiah (DPP) = Rp500.000
Tarif PPN = 11% (sesuai tarif PPN yang berlaku saat ini)
PPN Terutang = 11% x Rp500.000 = Rp55.000
PT ABC wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan perincian ini.
Dasar Hukum: UU PPN, PMK 11/2025, SE-24/PJ/2018.
Contoh 2: PPN Hadiah Promosi kepada Konsumen (Faktur Pajak Digunggung)
PT XYZ, sebuah PKP yang bergerak di bidang ritel, mengadakan acara promosi dan memberikan 100 unit kipas angin gratis kepada 100 konsumen yang hadir. Setiap kipas angin memiliki harga pasar Rp200.000.
Perhitungan PPN:
Total Nilai Kipas Angin = 100 unit x Rp200.000 = Rp20.000.000
Tarif PPN = 11%
PPN Terutang = 11% x Rp20.000.000 = Rp2.200.000
PT XYZ wajib memungut PPN ini dan menerbitkan Faktur Pajak Digunggung untuk penyerahan ini. Faktur ini akan mencantumkan total nilai penyerahan dan PPN yang dipungut, tanpa detail pembeli individu.
Dasar Hukum: UU PPN, PER-58/PJ/2010, PER-03/2022.
Kesimpulan
Memahami aspek perpajakan atas cashback dan hadiah memang memerlukan ketelitian, namun dengan panduan yang tepat, hal ini dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting yang telah dibahas:
Cashback dan Hadiah adalah Penghasilan: Secara umum, setiap cashback atau hadiah yang diterima yang menambah kemampuan ekonomi penerima dianggap sebagai penghasilan dan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan definisi luas dalam Undang-Undang PPh.
Perlakuan PPh Bervariasi:
Cashback Langsung (Tidak Diundi): Cashback yang diberikan secara langsung kepada semua konsumen akhir tanpa undian tidak dipotong PPh oleh pemberi, namun penerima wajib melaporkannya dalam SPT Tahunan.
cashback.
Cashback Kondisional & Hadiah Perlombaan/Kegiatan/Penghargaan: Jenis ini dikenakan PPh yang bersifat non-final. PPh Pasal 21 berlaku untuk orang pribadi (tarif progresif), PPh Pasal 23 untuk badan (15%), dan PPh Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri (20%, dengan pertimbangan P3B).
Hadiah Undian: Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 25% dari nilai bruto, baik untuk orang pribadi maupun badan.
Perlakuan PPN Tergantung Bentuk:
Cashback/Hadiah Uang: Tidak dikenakan PPN, karena uang bukan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
Cashback/Hadiah Barang: Dianggap sebagai penyerahan BKP secara cuma-cuma dan dikenakan PPN.
Rekomendasi:
Melihat kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan, terutama dalam menghadapi inovasi seperti cashback di ekonomi digital, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan:
Bagi Masyarakat Umum/Konsumen:
Pentingnya Pencatatan: Meskipun cashback langsung tidak dipotong di awal, sangat disarankan untuk tetap mencatat setiap cashback yang diterima, terutama jika nilainya signifikan, agar dapat dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan.
Pahami Jenis Hadiah: Kenali perbedaan antara hadiah undian, perlombaan, dan cashback untuk memahami kewajiban pajak yang melekat.
Bagi Pelaku Usaha (Pemberi Cashback/Hadiah):
Kepatuhan Pemotongan: Pastikan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pemotongan PPh (PPh 21, 23, 26, atau PPh Final Pasal 4 ayat (2)) sesuai dengan jenis hadiah/cashback dan status penerima.
Penerbitan Faktur Pajak: Jika memberikan hadiah/cashback dalam bentuk barang, pastikan untuk menerbitkan Faktur Pajak (dengan kode 04 atau Faktur Pajak Digunggung) dan melaporkannya sesuai ketentuan PPN.
Ikuti Perkembangan Regulasi: Peraturan pajak terus berkembang. Pembaruan seperti PMK 11/2025 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan aturan dengan kondisi ekonomi terkini. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru.
Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak:
Klarifikasi Lebih Lanjut: Perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai perpajakan cashback di era digital untuk menghilangkan "area abu-abu" dan menyederhanakan sistem pemungutan pajak.
Pertimbangkan Mekanisme Pemotongan Final: Untuk cashback konsumen bervolume tinggi dan bernilai rendah, mekanisme pemotongan pajak final oleh marketplace atau penyedia platform dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan akurat untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara.
Dengan pemahaman yang komprehensif dan kepatuhan yang baik, kita dapat berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak.
Posted in 
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.