[PENJELASAN] Bisnis Properti - Aspek Legal

UU Perumahan dan Kawasan Permukiman - U No. 1 Tahun 2011 , Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyellengaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu bertempat itnggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat , aman , harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah indonesia.

Adapun beberapa rjukan undang undang terlihat di bawah ini

No	Undang Undang No.	Perihal
1	5/1960	Peraturan Dasar Pokok Agraria
2	4/1996	Hak Tanggungan
3	8/1999	Perlindungan Konsumen
4	18/1999	Jasa Konstruksi
5	42/1999	Jaminan Fidusia
6	28/2002	Bangunan Gedung
7	7/2004	Sumber Daya Air
8	38/2004	Jalan
9	26/2007	Penataan Ruang
10	28/2009	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	32/2009	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu[
12	8/2010	Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang
13	11/2010	Cagar Budaya
14	1/2011	perumahan dan Kawasan Pemukiman
15	20/2011	Rumah Susun
16	2/2012	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Jenis Hak Atas Tanah	Hal Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai
Jk Waktu	Selamanya	25 Tahun	30 Tahun	Tertentu Sesuai Perjanjian
Dapat Dialihkan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Dijadikan Jaminan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Siapa Yg Dpt Memiliki	WNI	WNI	WNI	WNI
	Badan Hukum	Badan Hukum	Badan Hukum	Badan Hukum
Terjadi Karena	Penetapan Pemerintah	Penetapan Pemerintah	Penetapan Pemerintah	Perjanjian
	Ketentuan Undang Undang		Perjanjian

Jenis Hak Atas Tanah	Hak Sewa	Hak Membuka Tanah	Hak Memungut Hasil Hutan	Hak Tanah Keperluan Suci & Sosial
Jk Waktu	-	-	-	-
Dapat Dialihkan	-	-	-	-
Dijadikan Jaminan	-	-	-	-
Siapa Yg Dpt Memiliki	WNI	WNI	WNI	Negara dengan Hak Pakai
	Badan Hukum	-	-	-
	WNA	-	-	-
Terjadi Karena	Perjanjian	Penetapan Pemerintah	Penetapan Pemerintah	Penetapan Pemerintah

Jenis Hak Atas Air dan Ruang Angkasa	Hak Guna Air	Hak Pemliharaan & Penangkapan Ikan	Hak Guna Ruang Angkasa
Definisi	Mengalirkan Air	Mengalirkan Air	Mengunakan Tenaha
Memeproleh Air			Menggunakan Unsur Dalam Ruang Angkasa
			Untuk Memeliharan Bumi, air, kekayaan alam
Terjadi Karena	PP No. 43 Tahun 2008	PP No. 43 Tahun 2008