Sunday, April 15, 2018

Yuk melihat kembali apa saja daftar isi efiling (dokumen dokumen yang harus dilampiri) agar semua SPT Tahunan dapat diterima oleh KPP dengan lengkap.


Tuesday, April 10, 2018

Tidak dapat dipungkiri kita pernah mengalami Error di database Efaktur kita. Sebenarnya langkah permintaan data kepada KPP itu sederhana. Tetapi jika hal itu dilakukan terus menerus sepertinya sih tidak efektif ya.

Makanya dari itu ada baiknya setiap kali (SETIAP HARI) setelah melakukan input kedalam efaktur lakukan Backup Folder Database di Efaktur Anda untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Tapi Bagaimana ketika database yang belum pernah kia backup sudah error dulu, nah satu satunya cara adalah meminta ke KPP melalui form khusus untuk permintaan database tersebut. Dapat dicari di google dengan keyword Permintaan Database Efaktur. Atau dapat di lihat di gambar berikut ini :

Lalu ketika sudah menerima database nya dari KPP apa yang harus dilakukan ? Gak usah bingung karena cukup dengan melakukan import Dari menu Faktur - Pajak Keluaran - Import dan seharusnya sudah selesai masalah anda. Dapat dilihat bentuk yang diterima dari KPP adalah sebagai berikut :



Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumya lakukan import tanpa melakukan ekstrak data dari bentuk awalnya yaitu zip. 


Seharusnya masalah anda sudah selesai, tetapi jika ada beberapa faktur yang reject karena dianggap sudah pernah ada nomor faktur tersebut , maka hapus dulu faktur tersebut yang direject lalu lakukan import data anda lagi.

Notes:
Data yang disimpan oleh KPP hanya lah data penjualan saja , bagaimana dengan faktur pembelian nya? mau gak mau harus dilakukan input ulang semuaya. Capek kan? makanya Backup database nya setiap hari ya.



Thursday, February 15, 2018



Beberapa Ketentuan :
1.       Mengenai kewajiban pengiriman dokumen elektronik :
a.       SPT PPH Masa 21 / 26 bila :
                                                               i.      Pemotongan lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
                                                             ii.      SSP yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak
b.       SPT PPH Masa 23 dan 26 bila menerbitkan bukti potong lebih dari 20 dan atau , atau jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pph lebih dari Rp. 100 Juta.
c.       Ketentuan lain :
                                                               i.      SPT Masa PPN wajib dokumen elektronik, dan juga pemungut selain bendaharawan.
                                                             ii.      Atau jika sudah pernah menggunakan dokumen elektronik maak tidak bisa kembali melakukan pelaporan dnegan Manual.
                                                           iii.      Menggunakan Jasa Konsultan.
                                                           iv.      Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
                                                             v.      Atau penentuan langsung oleh DJP
d.       DJP tidak memberikan bukti penerimaan surat jika satu wp telah diwajibkan menggunakan dokumen elektronik.
2.       Cara penyampaian SPT tidak berubah. Baik melalui kantor pos, saluran tertentu, ataupun langsung.
3.       Apa saja yang dimaksud dengan saluran tertentu :
a.       Web DJP
b.       Web Penyalur Saluran Elektronik
c.       Saluran Suara Digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP TTT.
d.       Jaringan Komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP.
e.       Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.
4.       Jadi seluruh Wajib Pajak yang telah ditetapkan untuk menggunakan Dokumen Elektronik, maka wajib melakukanpelaporan dengan saluran ttt. Sehingga WP yang menggunakan selain saluran ttt maka dianggap tidak melakukan pelaporan. Dan tolong diingat kewajiban melakukan nya adalah sejak bulan April 2018.  


Monday, January 15, 2018

DIBAWAH INI ADALAH TATA CARA PENGISIAN FAKTUR PAJAK YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH SETIAP WAJIB PAJAK BERDASARKAN PER 159 PJ 2006 :

CONTOH  :
PT. A MELAKUKAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DENGAN DETAIL SEBAGAI BERIKUT :
NAMA PROYEK : SMK ANTARTIKA SIDOARJO
TGL 01 => NILAI KONTRAK YANG DISETUJUI :  RP. 7.818.027.760,71
     DENGAN POTONGAN HARGA RP. 27.760,71
TGL 15 => NILAI UANG MUKA : 20% => RP. 1.563.600.000
TGL 30 => NILAI PELUNASAN : 80% => RP. 6.254.400.000

DIDALAM E-FAKTUR DI CATAT SEBAGAI BERIKUT :

  1. BUATLAH NAMA BARANG DENGAN NAMA PROYEK SECARA DETAIL SEBELUM DILAKUKAN PEMOTONGAN HARGA DAN LAIN SEBAGAINYA. SEPERTI BERIKUT :



  2. LAKUKAN PENCATATAN ATAS DISKON ATAUPUN POTONGAN LAINNYA DI KOLOM BERIKUTNYA :


  3. LAKUKAN PENCATATAN UNTUK NILAI YANG DITAGIHKAN :
  • JIKA YANG DITAGIHKAN ADALAH UANG MUKA MAKA DITULIS SEBAGAI BERIKUT :


  • JIKA YANG DITAGIHKAN ADALAH PELUNASAN MAKA DITULIS SEBAGAI BERIKUT :


UNTUK LEBIH JELASNYA DAPAT DILIHAT DI :

Thursday, December 28, 2017

Mengalami masalah ETax 40001 ? Gampang koq solusinya :
  1. Pastikan Software EFAKTUR anda sudah yang paling update.
  2. Masuk kembali ke ENOFA di Efaktur.pajak.go.id 
  3. Pilih Download Sertifikat Digital => Unduh => Perhatikan tanggal berlaku sertifikat digital anda jika masih berlaku lanjut ke nomor 3 jika tidalakukan perpanjangan dahulu untuk sertiikat digital anda.
  4. Masuk ke Folder Software Efaktur anda lakukan Copy paste didalam folder EFAKTUR Anda (jangan menaruh Sertifikat digital yang telah anda download di nomor 2 di dalam folder tersendiri melainkan taruh langsung bersamaan didalam folder EFAKTUR tersebut).
  5. Jalankan kembali efaktur anda. Lakukan management upload => STOP UPLOADER => START UPLOADER kembali dan lakukan prosedur seperti biasaya.
  6. Selesai - seharusnya program efaktur anda sudah berjalan kemabali,

Intinya adalah kadang software efaktur ini gak mau susah susah nyari sertifikat digital nya jadi biar gampang lakukan penempatan efaktur bersamaan dengan sertifikat digital yang masih berlaku. Alias Efaktur nya biar gampan berjodoh dengan Sertifikat digitalnya. 

Tuesday, December 19, 2017


Perpajakan Atas Sistem Bagi Hasil



Terkait dengan transaksi yang dijalankan oleh pihak perusahaan dengan ini maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :
1.       Transaksi Bagi Hasil harus di dasarkan dengan MOU atau pun kontrak yang secara resmi ditandatangani kedua belah pihak, kontrak tersebut harus melandasi semua tanggung jawab dan hak masing masing pihak yang bertandatangan.
2.       Transaksi Bagi Hasil memang tidak di atur didalam Pajak Penghasilan Pasal 23 , sehingga jika satu transaksi diindikasikan dengan transaksi bagi hasil dan terjadi pembayaran nya maka hal tersebut tidak akan menyebabkan pemotongan dan pemungutan PPH Pasal 23. Dan hal ini juga berdasarkan asas positif Pajak Penghasilan Pasal 23. Dimana jika tidak diatur didalam PPH Pasal 23 maka pihak perusahaan tidak dapat melakuakn pemotognan dan pemungutan.

Tetapi yang harus diingat adalah jika kontrak ataupun MOU pihak pihak yang telah bertandatangan tidak kuat maka pihak pemeriksa pajak bias dapat membawa defini bagi hasil tersebut kepada definisi jasa perantara. Dan hal ini sangat beresiko ketika jumlah yang dibayarkan adalah jumlah yang besar. Dan hal kedua yang menjadi lebih beresiko system bagi hasil secara umum tidak di atur secara khusus didalam undang undang perpajakan ataupun turunan hukum dari undang undang perpajakan.

Jika pertanyaannya adalah apakah Bagi Hasil kena pemotongan dan pemungutan PPH Pasal 23 ? Maka jawabannya TIDAK

Jika pertanyaannya apakah hal ini aman untuk pihak perusahaan ? Maka saya menyarankan bahwa perusahaan ataupun para pihak terkait membuat perjanjian sistem bagi hasil yang benar benar kuat dari sisi hukum dan perpajakan. .


Satu hal yang saya sarankan adalah menuliskan transaksi yang sebenarnya terjadi , jika memang jasa perantara maka tuliskan lah jasa perantara tetapi jika memang sistem bagi hasil maka tulislah hal tersebut secara jujur. Diimana ketika perusahaan menuliskan trasnasksi atas jasa perantara maka kita harus melakukan pemotongan dan pemungutan pph pasal 23 sesuai dengan tagihan yang disertai dengan faktur pajak resmi.

Dan satu hal lagi Sistem bagi hasil ini untuk pihak yang menerima bagi hasil harus ditulis di pendapatan lain lain , karena hal ini berkaitan dengan Ekualisasi Antara PPN dengan Peredaran Bruto.

Wednesday, November 22, 2017

Contoh SIUJK yang berlaku umum

Pendahuluan
Seperti kita ketahui bahwa Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh karena itu dibawah ini terdapat peraturan dari Menteri pekerjaan umum dengan nomor 08/PRT/M/2011 , tujuan dari peraturan tersebut adalah melakukan pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi yang tepat hal ini dtiujkan agar setiap calon pengusaha jasa konstruksi dapat menentukan Subklasifikasi dan jenis Subkualifikasi usaha jasa konstruksi mereka. Apakah kriteria perusahaan nya termasuk usaha jasa konstruksi kecil, menengah atau besar , hal ini harus disesuaikan dengan kegiatan faktual dari pengusaha itu sendiri baik badan maupun orang pribadi.

Oleh karena itu para calon pengusaha jasa konstruksi ada baiknya membaca dan mendalami peraturan ini agar dalam kaitannya dengan PP No. 51 yang mengatur mengenai jasa konstruksi terdapat kesesuaian dan SIUJK yang di apply dapat digunakan dengan baik oleh pihak pemotong.

Hal yang harus dipahami adalah apakah :

  1. Apakah Klasifikasi Ijin Usaha Jasa Kosntruksi Telah Tepat ?
  2. Dan Apakah Sub Klasifikasi perusahaan sudah tepat ?
  3. Dan yang terkahir adalah apakah SubKualifikasi sudah tepat di paparkan ?



Seperti yang diatur didalam PERMEN PU Nomo 08 PRT M 2011 yang dimaksud dengan :

  1. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan :
    1. penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau 
    2. penggolongan profesi berdasarkan keterampilan dan keahlian
  2. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan :
    1. penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman
    2. kompetensi dan kemampuan usaha,

Atau bedasarkan Pasal 5 Klasifikasi dibagi menjadi sbb :

  1. Klasifikasi Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi 
  2. Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Sedangkan Contoh dari Subklasifikasi adalah :
Klasifikasi Perencaan dan pengawas memiliki Subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Kosntruksi bagunan gedung dsb.

Subkualifikasi adalah menentukan apakah perusahaan jasa pelaksana konstruksi masuk ke kelas besar, menengah atau kecil.
Dalam Pasal 18 Dijelaskan Bahwa :

  1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan yang memiliki Subkualifikasi :
    1. Subkualifikasi Kecil 1
    2. Subkualifikasi Kecil 2
    3. Subkualifikasi Menengah 1
    4. Subkualifikasi Menengah 2
    5. Subkualifikasi Besar
  2. Jasa Pelaksana Konstruksi memiliki subkualifikasi :
    1. Subkualifikasi Kecil 1
    2. Subkualifikasi Kecil 2
    3. Subkualifikasi Kecil 3
    4. Subkualifikasi Menengah 1
    5. Subkualifikasi Menengah 2
    6. Subkualifikasi Besar 1
    7. Subkualifikasi Besar 2

Jadi kesimpulannya adalah :
Subkualifikasi menentukan besar , kecil ataupun menengah
Klasifikasi membagi menjadi Perencana dan Pengawas atau Pelaksana Konstruksi
Dan Subkualifikasi membagi menjadi Pekerjaan Pekerjaan Yang dilakukan baik itu terginterasi ataupun tidak.

Saran :
Jika SIUJK yang telah dimiliki tidak memiliki kecocokan dengan kegiatan faktual dari perusahaan atau calon pengusaha / calon perusahaan maka ada baiknya SIUJK dan SBUJPK dilakukan perubahan sampai sesuai dengan kegiatan perusahaan yang nyata nyata dikerjakan.

Adapun singkatan dari SIUJK adalah Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan SBUJPK adalah (Surat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Wednesday, November 8, 2017

Membuat ID Billing Bendahara dengan NPWP Rekanan 
untuk pembayaran Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN
  1. Pembuatan ID Billing melalui sse.pajak.go.id
  2. Pembuatan ID Billing melalui sse.pajak.go.id

Friday, October 27, 2017

Peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.011/2012 : 

Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah perlu mendukung kebijakan diversifikasi energi yang dapat meningkatkan penggunaan gas bumi sebagai pengganti bahan bakar minyak;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  3. bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gas Bumi yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.


Pasal 1
(1)Gas bumi merupakan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(2)Cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. gas bumi yang dialirkan melalui pipa;
  2. Liquified Natural Gas (LNG);
  3. Compressed Natural Gas (CNG).


Pasal 2

Liquified Petroleum Gas (LPG) dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat tidak termasuk dalam cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.


Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.






Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1382 
Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2155652/-aturan-pajak-gas-bumi-pemerintah-tetap-kenakan-ppn-untuk-elpiji

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengeluarkan aturan Nomor 252\/PMK.011\/2012 yang mengatur mengenai Gas Bumi yang termasuk dalam jenis Barang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam aturan itu, terdapat beberapa jenis hasil gas bumi yang dibebaskan PPN, tetapi LPG tidak termasuk di dalamnya.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan penerbitan PMK tersebut guna mendukung kebijakan konversi BBM ke gas untuk sektor transportasi, listrik dan industri.

\\\"Gas bumi merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai PPN, tidak termasuk LPG yang siap dikonsumsi masyarakat,\\\" ujar Bambang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (29\/1\/2013).

Bambang menyebutkan gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya dan tidak dikenakan PPN meliputi gas bumi yang dialirkan melalui pipa, Liquified Natural Gas (LNG), dan Compressed Natural Gas (CNG). Sedangkan, LPG dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat tetap dikenai PPN.

\\\"PMK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012,\\\" pungkasnya.

Dengan penerbitan PMK ini maka LNG yang diserahkan kepada pengusaha FSRU tidak terutang PPN, gas yang diserahkan pengusaha FSRU ke PLN tidak terutang PPN, penyerahan BBG tidak terutang PPN, penyerahan CNG tidak terutang PPN, dan penyerahan gas bumi dalam pipa tidak terutang PPN.<\/div><\/div> (nia/hen)