Friday, November 2, 2018

pph_dokterPendahuluan
Pada dasarnya Dokter berasal dari bahasa latin tang berarti guru, yaitu merupakan seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dengan keilmuannya dan keahliannya dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit, dari keahliannya tersebut seorang dokter mempunyai beberapa sumber penghasilan. Penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan lainnya.

Sumber Penghasilan Dokter
Pada umumnya dokter memiliki beberapa sumber penghasilan yaitu:
  1. Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau bendaharawan rumah sakit sebagai pegawai tetap PNS atau karyawan rumah sakit berupa gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya.
  2. Penghasilan yang diterima sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional berupa fee, komisi, dan imbalan lainnya.
  3. Penghasilan yang diterima sebagai anggota atau peserta kegiatan yang mendapatkan imbalan berupa uang saku atau uang rapat
  4. Penghasilan yang diterima berupa penghargaan atau hadiah atas hasil membuat obat-obatan atau alat kesehatan.
  5. Penghasilan yang diterima dari buka praktik sendiri.
  6. Penghasilan lain yang diterima diluar pekerjaan yang terkait dengan kedokterannya, seperti penghasilan dari bunga deposito, penjualan tanah, sewa mesin, hadiah, deviden dll.
Tarif PPh Pasal 21 khusus untuk dokter
Dalam menghitung pajak penghasilan, perlu diketahui tarif pajak yang berlaku yang sesuai dengan ketentuannya. Ada beberapa tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter yaitu sebagai berikut:
PPh dokter
1.    Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000
15%
diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000
25%
diatas Rp 500.000.000
30%
2.    Tarif Pasal 4 PP No.80 Tahun 2010
Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 80 Tahun 2010 tentang  Tarif Pemotongan dan Pengenaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.  Pajak Penghasilan pasal 21 yang dimaksud yaitu bersifat final dengan tarif:
  • Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
  • Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan  III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
  • Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Contoh Kasus Penghitungan PPh 21 untuk Dokter

1.    Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter yang bekerja di Rumah Sakit sebagai Pegawai Tetap

Contoh :
Dokter Ricki adalah pegawai tetap di RS ABC dengan gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp15.000.000, Dokter Ricki belum menikah dan mempunyai 4 tanggungan yaitu ibu yang tidak punya penghasilan, tante dan dua adik kandung. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh RS ABC?
PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh RS ABC:
Gaji dan tunjangan setahun (15.000.000 x 12)Rp180.000.000,-
Pengurang:
Biaya jabatan (5%x jumlah bruto penghasilan setahun,
maksimal Rp6.000.000)Rp    6.000.000,-
PTKP Sendiri (TK/1) Rp  26.325.000,-
Rp  32.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak  Rp147.675.000,-
PPh Pasal 21 terhutang :
5% x Rp 50.000.000,-                       = Rp  2.500.000,-
15% x Rp 97.625.000,-                     = Rp 14.643.750,-
Rp  17.143.750
Catatan:
Rumah Sakit ABC wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 untuk Dokter Ricki.


2.    Penghitungan PPh 21 atas dokter (PNS) yang menerima penghasilan berupa Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN/APBD

Contoh :
Dokter Daniel (PNS Golongan IV) menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp9.500.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja?
Jawab:
15% xRp9.500.000 = Rp1.425.000,-

Catatan:
Pada Kasus ini Pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final, oleh karena itu tidak diperhitungkan lagi dengan penghasilanlainnya, namun tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan OP dengan melampirkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut.

3.    Penghitungan PPh 21 atas dokter (Swasta) yang menerima penghasilan berupa Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN/APBD


Contoh :
Dokter Sandi (Pegawai swasta) menerima uang komisi yang berasal dari DEPKES sebesar Rp16.000.000,-. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja?
Jawab:
5% x (50% x Rp16.000.000,-) = Rp400.000,-

Catatan:
Pada kasus ini Dokter Sandi wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari DEPKES dan wajib menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.

4.    Penghitungan PPh 21 atas dokter (PNS/Swasta) yang membuka praktik di rumah sakit dan/atau klinik 
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai.

Contoh :
Dokter Indro melakukan kerjasama dengan RS TBC untuk membuka praktik dokter setiap hari Senin – Jumat mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB. Perjanjian kerjasama berupa bagi hasil sebelum pajak sebesar 60:40 untuk Dokter Indro dan RS TBC mulai berlaku bulan Februari 2014. Pada bulan Februari 2014, jumlah pasien yang berobat sebanyak 300 pasien dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Sesuai dengan kesepakatan bahwa Dokter Indro akan menerima  penghasilan sebelum pajak sebesar 60% X Rp. 60.000.000 = Rp. 36.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja?

Jawab:
5% x (50% x Rp60.000.000,-) = Rp1.500.000.-
Maka penghasilan bersih setelah pajak yang diterima oleh Dokter Indro adalah Rp. 36.000.000 – Rp. 1.500.000,- = Rp. 34.500.000,-

Catatan:
Besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

5.    Penghitungan atas dokter yang menerima penghasilan dengan membuka praktik sendiri.
Penghasilan yang diterima dokter baik dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli atau pegawai tetap di rumah sakit atau klinik kesehatan, maupun laba usaha dari membuka praktik sendiri dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.

Perhitungan dibawah digunakan dengan asumsi Dokter tidak mengajukan permohonan penggunaan pencatatan sehingga Dokter tsb diharuskan melakukan pembukuan. 

Jika Telah mengajukan permohonan maka seharusnya perhitungna dokter menggunakan Norma. Hal ini lah yang banyak para awam lalai. Sehingga Para Pemeriksa pajak menggunakan hal tersebut sebagai temuan pemeriksaan pajak.

Contoh :
Dokter Sigit menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang selama satu tahun, yaitu:
Peredaran bruto
Pengurang:
Biaya operasional (gaji pegawai, peralatan, Obat, listrik, dll)
Penghasilan neto 
Rp400.000.000,-

Rp300.000.000,-
Rp100.000.000,-
Selain itu, Dokter Sigit mendapatkan penghasilan neto sebagai pegawai tetap di rumah sakit kasih sayang sebesar Rp200.000.000,- setahun. Maka perhitungan PPh terutang adalah:
Penghasilan neto (Rp100.000.000+Rp200.000.000)
Pengurang:
PTKP (TK/-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 300.000.000,-

Rp   24.300.000,-
Rp 275.700.000,-
PPh Pasal 21 terhutang :

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP   
5% x Rp50.000.000,-   
15% x Rp225.700.000,-      



= Rp     2.500.000,-
= Rp   33.855.000,-



Rp  36.355.000,-
Penutup
Tidak hanya seorang administrasi perpajakan saja yang dapat menghitung pajak penghasilan, ada baiknya seorang dokterpun mengetahui cara perhitungan pajak penghasilannya sendiri. Dari uraian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa seorang dokter merupakan tenaga ahli yang dikenakan tarif 50% dari bruto sebelum dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, namun jika penghasilan seorang dokter PNS bersumber dari APBN/APBD maka dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang tarifnya disesuaikan dengan tingkat golongannya.

Referensi:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang  Tarif Pemotongan dan Pengenaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

SUMBER : 

Wednesday, October 24, 2018

Bosan menunggu pengarahan mesin operator dibawah ini adalah daftar isi 1500200 (khususnya untuk yang memiliki NPWP dan WP Badan)

1500200

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris

1. Memiliki NPWP
2. Tidak Memiliki NPWP

Masukan NPWP (Tanpa titik)

1. Aplikasi Perpajakan
2. Info WP Pribadi
3. Info WP Badan
4. Info Bendaharawan

Jika Untuk WP Badan

1. KUP
2. PPH
3. PPN
4. Informasi Lainnya

Ketika dalam antrian maka
1. Untuk mengantri

Ketika sampai beberapa kali masih dalam antrian biasanya akan dilakukan pemutusan. Sehingga harus melakukan telpon lagi.

Friday, August 24, 2018



Seperti yang sudah kita ketahui Masa Pengampunan Pajak sudah berlalu, dan pelaporan pertama untuk Laporan penempatan harta , realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wi layah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga sudah selesai dilakukan. Nah sekarang lah waktunya bagi DJP unutk memantau Wajib Pajak yang tidak taat pajak.

Berdasarkan SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-14/PJ/2018 telah ditetapkan beberapa pengawasan yang akan dilakukan oleh DJP. Antara lain kepada yang sudah mengikuti TA ataupun yang tidak mengikuti TA.

Lalu data dari mana yang bisa mereka dapatkan, DJP telah memiliki data data eksternal seperti data pembelian mobil , atupun data bank yang jika Wajib pajak tidak laporkan maka pasti akan terdapat ketidak sesuaian antara saldo akhir laporan penempatan harta dengan kondisi yang sesungguhnya. APakah cuma itu? Tidak sama sekali. DJP akan menilai potensi potensi penghasilan yang bisa didapatkan dari harta yang telah dilaporkan. Contoh jika punya Bangunan berarti bisa dapatkan penghasilan dari Sewa bangunan dan apakah penghasilan tersebut sudah dilaporkan atau belum. Jika memang tidak disewakan ya tenang aja karena keadaan yang sebenarnya pasti dapat dibuktikan dengan sangat mudah.

Juga didalam SE tersebut telah dijelaskan prioritas pengawasan yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yaitu :

2. Kebijakan Umum
a. Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan melalui:
1) Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak; dan
2) Pengawasan secara umum.

b. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi; dan

2) Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak atas:
a) Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir; dan
b) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
c. Prioritas pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
1) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1); dan
2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).
d. Pengawasan secara umum dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selain yang telah dilakukan  pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, yaitu antara lain:
1) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan;
2) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).
e. Pengawasan secara umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a) dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
f. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.

3. Pengawasan Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak
a. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai Harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
b. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan oleh Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV (Seksi Waskon II/III/IV) atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
c. AR sebagaimana dimaksud pada huruf b meneliti data Harta Wajib Pajak antara lain pada:
1) Data dan/atau informasi eksternal dan/atau internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh sistem informasi yang bersumber dari:
a) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak;
b) alat keterangan;
c) hasil kunjungan (visit);
d) data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP);
e) hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDLP);
f) internet; dan
g) data dan/atau informasi lainnya; serta
2) SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, dalam hal telah disampaikan oleh Wajib Pajak.
d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penyandingan sebagaimana dimaksud pada huruf c diketahui bahwa Harta Wajib Pajak diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, AR menuangkan hasil penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
e. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat:
1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan; atau
2) tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan.
f. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan sebagai usulan pemeriksaan.
g. Dalam hal Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas Wajib Pajak tersebut terlebih dahulu diterbitkan NPWP secara jabatan melalui pemeriksaan tujuan lain tanpa dilakukan himbauan terlebih dahulu.
h. Dalam hal Wajib Pajak telah diterbitkan NPWP secara jabatan sebagaimana huruf g, berdasarkan Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), atas Wajib Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dalam rangka pemeriksaan berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.
i. Kegiatan Pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sehubungan dengan ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan jika SP2 untuk pemeriksaan tersebut diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2019.
j. Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

4. Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak
a. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
1) pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir;
2) ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
b. Prioritas pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
d. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan meneliti dan menganalisis, antara lain:
1) data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
2) data Harta Wajib Pajak pada Laporan Gateway;
3) data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
4) data Harta, penghasilan, biaya,dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa termasuk SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih;
5) data Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.
e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1) pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
2) pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
3) pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (taxbase);
4) pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
5) pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
6) pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
a) Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
b) Harta berupa saham; dan/atau
c) Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui special purpose vehicle.

Setelah kita mengetahui apa saja yang diawasi oleh DJP seharusnya kita sebagai wajib pajak bisa lebih teliti didalampenulisan harta dan juga penghasilan yang didapat baik di SPT Tahunan kita ataupun Laporan Penempatan harta, dan atau laporan realisasi penempatan harta. 

Bagaimana jika ada kesalahan? segera betulkan sebelum menjadi masalah. 

Thursday, August 23, 2018

----------------------------------------------------------------

    Anda baru saja melakukan update efaktur dari versi 2.0 ke versi 2.1 tetapi mengalami kendala ketika akan melakukan login? Biasa hal ini terjadi ketika akan login ke aplikasi efaktur yang baru diupdate atau diinstall pada aplikasi efaktur 2.1 kemudian muncul notifikasi error seperti gambar disamping yaitu Column 'UANG_MUKA_PPN' alredy exists in Table/View "ETAX"."FAKTUR"  biasanya akan diikuti error ETAX-10001: error database atau juga muncul notif  General Error, hubungi call center e-Faktur

          Munculnya notifiksi error seperti gambar dismping disebabkan oleh gagalnya atau tidak sempurnanya pembentukan DB ketika anda melakukan update atau registrasi. Dalam Update aplikasi efaktur sudah saya katakan d artikel sebelumnya bahwa hal paling penting adalah mem-backup database terbaru milik anda sehingga jika mengalami kegagalan masih mempunyai backup. 
          Baiklah sebelumnya silahkan anda download aplikasi efaktur terbaru versi 2.1 DISINIAplikasi e-Faktur yang saya bagikan itu sudah siap pakai, artinya anda tinggal download aplikasi efaktur tersebut dan gantikan database-nya dengan database yang anda miliki.
          Berikut langkah-langkah mengatasi Error Column 'UANG_MUKA_PPN' alredy exists in Table/View "ETAX"."FAKTUR" dan juga muncul notif  General Error, hubungi call center e-Faktur :

#Bagi PKP Yang Baru Registrasi eFaktur di Versi 2.1

          Bagi PKP yang baru saja registrasi aplikasi efaktur langsung di 2.1 ada hal yang perlu diperhatikan, jika anda langsung registrasi dengan db bawaan yang ada di aplikasi efaktur versi 2.1 maka besar kemungkinan akan muncul notifikasi Error Column 'UANG_MUKA_PPN' alredy exists in Table/View "ETAX"."FAKTUR" dan juga muncul notif  General Error, hubungi call center e-Faktur.  

          Bagaimana Solusinya?
  1. Silahkan anda Reset ulang aplikasi eFaktur anda(Begini cara reset ulang eFaktur).
  2. Kemudian anda hapus database di apliksi efaktur yang anda reset tadi.
  3. Download database kosongan Disini
  4. Taruh database kosongan tadi ke dalam folder db di aplikasi efaktur anda
  5. Silahkan anda jalankan aplikasi efaktur anda untuk melakukan registrasi.

#Bagi PKP yang Sudah Registrasi dari lama yang Ingin Update dari versi 2.0 ke 2.1
          
         Error seperti gambar tersebut jarang terjadi bagi WP yang memiliki Database sedikit, jika database nya banyak(biasanya split tiap bulan) akan mengalami kendala seperti gambar diatas. Bagaimana solusinya?Silahkan anda Copykan database di tahun ini saja, artinya yang tahun 208 kebawah di cut di penyimpanan lain. Jika nantinya ada pembetulan atau ada FP pengganti silahkan ambil Ddatabase yang diperlukan saja. Perlu anda ketahui bahwa semakin banyak anda membuat folder database maka semakin berat kerja aplikasi ketika dijalankan (biasanya terlihat ketika login sangat lama). Baiklah anda bisa coba cara dibawah ini :

  1. Download aplikasi efaktur Terbaru Disini ,
  2. Masukan database efaktur anda dari versi sebelumnya ke folder db di aplikasi efaktur baru, sekedar saran saja copy aja untuk tahun berjalan aja jika database di split menjadi banyak folder.
  3. Jalankan Etaxinvoice.exe
  4. Jika ketika dijalankan masih muncul error, silahkan anda close aplikasi efaktur dan hapus database yang ada di dalam folder db (lihat gambar bawah) 
  5. Setelah dihapus silahkan masukkan database kosongan dari versi lama sebagai pancingan agar proses update berhasil. Database kosong bisa anda download disini,
  6. Setelah itu silahkan anda jalankan etaxinvoiceUpd.exe,
  7. Selanjutnya silahkan anda jalanan aplikasi eFaktur anda. Jika berhasil dijalankan dan keluar tampilan seperti gambar dibawah ini, silahkan anda close aplikasi efaktur anda.
  8. Kemudian gantikan database dengan Database anda sesungguhnya tadi dan kalankan kembali eFaktur nya
  9. Jika setelah  langkah ke 8 masih keluar error, maka silahkan anda download EtaxinvoiceMain.exe32-bit Disini dan 64-bit Disini , kemudian copy pastekan kan ke dalam folder aplikasi eFaktur (di Replace saja file sebelumnya)
  10. Jika masih error silahkan reset ulang aplikasi efaktur anda.
Sumber : KAWANPAJAK.COM

Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda Atas Penghasilan Entertainer dan Olahragawan.

Penghasilan yang dapat diterima oleh jenis tenaga kerja asing ini adalah :
1. Penghasilan dari kegiatan / pertunjukan hiburan dan kegiatan pertandingan olahraga.
2. Penghasilan dalam berbagai bentuk pembayaran ataupun kontrak kerjasama seperti sponsorship, penghasilan dari hak penyiaran, merchandise, iklan, hak cipta dsb.

Pajak Internasional atas penghasilan entertainer dan juga olaharagawan diatur dalam pasal 17 OECD Model.  Pasal ini mengatur penghasilan atas kegiatan usaha maupun penghasilan sebagai karyawan. Dalam hal ini pasal 17 ini tidak memperdulikan apakah penghasilan tersebut diterima secara langsung ataupun tidak (diterima oleh pihak ketiga).

Hal yang harus diingat adalah Pasal 17 OECD model ini adalah pasal yang berlaku khusus atau dengan kata lain meniadakan pasal7 OECD model mengenai laba usaha dan pasal 15 OECD model tentang penghasilan dari hubungan pekerjaan. Dalam kata lain, meskipun penghasilan entertainer dan olahragawan tersebut diterima dalam bentuk laba usaha pemajakan terhadap entertainer dan juga olahragawan tersebut tidak melalui mekanisme BUT seperti yang diatur dalam Pasal 7 OECD model itu. Hal yang sama juga berlaku untuk pasal 15 OECD.

Pasal 17 ini mengatur mengenai ENTERTAINER dan OLAHRAGAWAN saja. Sehingga sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu atas defini entertainer itu sendiri. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 pargraf 3 disebtukan DEFINISI ENTERTEAINER MENCAKUP pihak pihak yang menjalankan pertunjukan, aktor film, atau aktor televisi komersial. Penghasilan yang diterima bisa berasal dari berbagai kegiatan seperti : kegiatan politik, keagamaan , atau yang bersifat amal yang dikemas dalam bentuk hiburan. Tapi bagaimana jika Dosen , pengajar seminar dan para pihak yang diwawancarai di tv dalam tujuan bukan untuk entrtainment? Hal itu tidak termasuk didalam pasal 17 ini. Lalu Jika para dosen dsb itu memberikan penampilan di tv dan di publik dalam rangka tujuan hiburan maka hal itu dikenakan pasal ini. Jadi yang utama adalah tujuannya adalah untuk HIBURAN.
Sehingga secara garis besar ada beberapa kriteria yang harus ada sehingga disebut entertainer :
1 . Harus ada penampilan / pertunjukan.
2. Penampilan itu dapat dilakukan dengan cara direkam terlebih dahulu
3. ELemen dominan dari penampilah tersebut harus berupa seni dan menghibur.

Satu hal yang harus diingat adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengatur kegiatan entertainer atau olahragawan atas jasanya mengatur penampilan dari entertainer dan olaharagawan tersebut tidak termasuk dalam cakupan penghasilan pasal 17 OECD model.

Contoh nya seorang manajer band menerima penghasilan atas nama sebuah band yang mengadakan konser di negara sumber. Selain menerima penghasilan tersebut manajer band juga mendapat penghasilan atas jasanya dalam mengaru kegiatan dan penampilan band selama mengadakan pertunjukan di suatu negara. Mengacu pada paragraft 7 OECD atas pasal 17 penghasilan yang diterima oleh manajer band tersebut tidak termasuk dalam cakupan penghasilan entertainer atau olahragawan. Sehinggga khusus manajer band tersebut pasal 17 tidak dapat di terapkan pasal 17 OECD Model. Sedangkan penghasilan yand diterimanya atas nama band tetap merupakan cakupan dari pasal 17 OECD model.

Sekarang kita akan membahas mengenai hak pemajakan negara, berdasarkan pasal 17 ayat 1 maka hak pemajakan utama atas penghasilan entertainer dan olahragawan berada di negara tempat kegiatan hiburan dan olahraga tersebut dilakukan (negara sumber). Atau kata sederhananya adalah hak pemajakan utama kepada negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh entertainer.

Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah model ini dilakukan tanpa  memperhatikan berapa lama waktu yang dihabiskan oleh entertainer atau olahragawan untuk melakukan pertunjukan ataupun pertandingan di negara sumber tersebut. Negara sumber tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan entertainer dan olahragawan dari kegiatan hiburan dan olahraga yang mereka lakukan, meskipun kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat singat.

Prinsip prinsip umum didalam penentuan masalah negara sumber adalah sebagai berikut  :
1. Adanya hubunga antara penghasilan dan kegiatan yang dilakukan (direct link). Penghasilna yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan spesifik yang dilakukan oleh entertainer atau olahragawan di suatu negara. Contoh :
a) Pembayaran kepada pemeneang kompetisi olahraga
b) Bayaran harian yang dibayarkan kepada olahragawan sehubungan dengan partisipasi dalam suatu pertandingan atau pelatihan
c) Pembayaran kepada musisi dari pelaksanaan konser di suatu negara, dianggap sebagai penghasilan ang diterima dari negara tempat kegiatan dilakukan.
Dengan kata lain penghasilan yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan hiburan dan OR dikenakan pajak di negara tempat kegiatan dilakukan. Hak pemajakan atas sisa dari penghasilan akan dialokasikan ke negara lainnya dengan berdasarkan pada jumlah hari dari KEHADIRAN FISIK entertainer atau OR di tiap negara yang dikunjungi.
2. Kehadiran fisik di negara tempat kegiatan dilakukan. Negara sumber adalah negara tempat karyawan hadir secara fisik ketika melakukan pekerjaannya dan menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Pengalokasian dari penghasilan yang diterima oelh entertainer atau OR yang bekerja dalam tim atau dalam kelompok orkestar yang melakukan berbagai kegiatan dalam satu periode. Misal penghasilan gaji yang diterima atas seluruh kegiatan yang dilakukan di beberapa negara dalam periode ttt, dilakukan berdasarkan jumlah hari yang dihabiskan oleh entretainer atau OR tersebut dalam melakukan kegiatannya di tiap negara.

Persyaratan penerapan pasal 18 ini adalah mengharuskan bahwa kegiatan harus dilakukan di depan publik atau dilakukan dalam acara umum. Tapi bagaimana jika dilakukan secara tidak langsung, sebagai contoh, penentuan tempat dilakukannya kegiatan dari seorang aktor yang secara fisik melakukan kegiatannya di satu negara, tetapi hasil dari kegiatannya tersebut  misal film disiarkan kepada publik di banyak negara. Hal yang sama juga dialami oleh entertainer yang tampail dalam acara TV di berbagai negara. Solusi dari masalah ini adalah dengan meninterpretasikan tempat dilakukannya kegiatan berdasarkan Pasal 15 OECD model yaitu tempat dilakukannya kegiatan adalah tempat entertainer atau OR hadir secara fisik.

Dalam kasus diatas tempat dilakukannya kegiatan dari aktor adalah di negara sang aktor melakukan proses pengambilan gambar untuk film tsb. Sementara itu dalam kasus entrtainer yang tampil dalam acara TV tempat dialkuaknnya kegiatan adal tempat sang entertainer menyelesaikan program acara TV tsb. Penetpan tempat hadi rsecara fisik sebagai tempat dilakukannyya kegiatan juga merupakan salah satu cara menghindari adanya kesulitan praktek dalam pemajakan itu sendiri. Tidak terbayangkan masalah yang timbul apabilan penetapan tempat dilakukannya kegiatan adalah tempat acara atau film disiarkan kepada publik.

Pasal 17 ayat 2 ini dilatarbelakangi dengan banyaknya laporan kepada OECD bahwa banyak entertainer dan OR dunia yang menjalankan kegiatan profesi mereka melalui suatu perusahaan yang dimiliki olehmereka sendiri dan sebagian besar didirikan di negara tax heaven. Sehingga pada dasarkanya pasal 17 ayat 2 ini merupakan ketentua yang digunakan untukmencegah terjadinya penghidran pajak berganda , karena dengan pasal ini Negara sumber tetap dapat mengenakan pajak penghasilan jika pembayaran penghasilan tersebut dilakukan melalui pihak lain selain daripada entertainer atau OR itu sendiri.

Tujuan penambahan pasal 17 ayat 2 secara spesifik memang ditujukan untuk mencegah penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara entertainer atau OR tersebut memnuat kontrak dengan pihak lain biasanya perusahaan. Pihak laini ini memiliki hak untuk menyediakan jasa yang akan diberikan entertianer ataupun OR. Sebelum adanya pasal 17 ayat 2 sepanjang pihak lain tidak memiliki BUT di tempat jasa diserahkan , penghasilan yang diterima oleh pihak lain terkait dengan pemberian jasa tidak dapat dikenakan pajak di negara tempat diserahkannya jasa tsb. Kemudian pasal 17 ayat 2 menjawab hal ini, yaitu sepanjang penghasilan terkait kegiatan yang dilakukan oleh entertainer atau OR maka penghasilan tsb dapat dipajaki di negarat tempat kegiatan dilakukan.
Sehingga dapat disimpulkan Pasal 17 ayat 2 OECD model memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh entertainer ataupun olahragawan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga. Pasal ini juga diterapkan sama halnya dengan pasal 17 ayat 1 oecd model, yaitu TANPA MEMPERHATIKAN LAMANYA WAKTU YANG DIHABISKAN DI NEGARA SUMBER serta ADA ATAU TIDAKNYA BUT DI NEGARA SUMBER.


PEMBAHASAN ATAS PASAL 17 AYAT 3
Pasal 17 ayat 3 adalah pasal pilihan yang disebutkan didalam paragraf 14 commentary atas pasal 17. Sebenernya pasal ini adalah pasal pengecualian dari pasal 17 ayat 1 dan 2. Paragraf tersebut berisi suatu keinginan negara untuk mengecualikan acara kegiatan yang disokong oleh pendanaan publik.

Seringkali negera banyak merubah definisi pendanaan publik menjadi pertukaran budaya, perjanjian budaya, atau organisasi nirlaba. Hal ini membuat penggunaan istilah ini menjadi tidak jelas sehingga negara sumber dan negara domisili dapat menginterpretasikan ketentuan pasal 17 ayat 3 secara berbeda.

VARIASI PENGHASILAN DARI ENTERTAINER DAN JUGA OLAHRAGAWAN
Adalah penghasilan yang diterima oleh Entertainer dan juga olahragawan yang berasal dari bukan kegiatan langsung pertunjukan di muka umum. Seperti Royalti, Sponsorship, Iklan.
1. Penghasilan dari Lisensi => Dikenakan Pasal 12 yang mengatur mengenai royalti. Disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 adalah Hak Pemajakan Atas Royalti dimiliki sepenuhnya oleh negera domisili sehingga negara sumber tidak diperobolehkan untuk mengenakan pajak atas royalti. Satu hal yang terjadi adalah peristiwa pada tahun 1984 antara Pierre Boulez (Warga Negara Perancis, Berdomisili Di Jerman) mengadakan perjanjian dengan produser di Amerika Serikat. Dimana Rekaman yang dilakukan di AS sepenuhnya adalah miliki Produser di AS). Sehingga timbul dua negara yang berhak melakukan pemajakan menuru masing masing negara sebagai berikut :
1.1 Negara domisili yaitu jerman berdasarkan pasal 12 dimana pihak jerman menganggap pembayaran dari pihak produser adalah Royalti sehingga jerman berhak melakukan pemotongan.
1.2 Negara AS mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pierre adalah kegiatan Entertainer murni sehingga hal tersebut harus dipajaki di negara sumber yaitu AS berdasarkan pasal 17.
1.3 Akhirnya berdasarkan Paragraf 9.4 OECD atas pasal 17 menyatakan sebagai berikut : Apabila hak cipta dimilikioleh peihak ketiga maka penghailan yang diterima oleh pemilik hak siar atas ditampilkannya kegaitan siaran tsb tidak termasuk dalam cakupan penghasilan pasal 17.
Apabila hak cipta dari kegiatan tsb dimiliki oleh entertainer jelas berha menerima pembayaran royalti oleh karena itu dikenakan Pasal 12. Dan juga dapat dikenakan Pasal 17 ketika menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai entertainer.

DIAMBIL DARI :
JUDUL : PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PANDUAN, INTERPRETASI DAN APLIKASI)
EDITOR : DARUSSALAM DAN DANNY SEPTRIADI
JAKARTA, 2017 

Menurut saya pribadi buku ini sangat bagus dan layak untuk dibeli karena pembahasan yang sangat mendalam disetiap ayat yang ada di Tax Treaty dan bukan hanya itu saja dibahas juga kasus kasus yang telah terjadi dan juga solusinya. Buku ini cukup mahal tetapi jika dibandingkan dengan informasi dan pengetahuan yang didapat rasanya harga yang dibayar tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website mereka : DDTC

Thursday, July 5, 2018

  1. Masuk dahulu ke designer form templete-nya
  2. Klik kolom yang akan di delete
  3. Tekan F11 pada keyboard, kemudian pilih “Restriction”, lalu klik tanda elipsis (titik tiga) dan akan muncul Object Restriction. Setelah itu uncheck “Don’t Delete”.
  4. Kemudian tutup window Object Restriction , lalu Save & Close .
Berikut langkah-langkah cara penginputannya untuk DP Penjualan dan Pengalokasiannya ke Faktur Penjulan
  1. Dari Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | SO(Pesanan Penjualan), Input pesanan penjualan seperti biasa dengan memilih Customer dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
  2. Akan muncul Form Sales Invoice(Faktur Penjualan) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total SO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Pay dibawah atau Sales Receipt diatas.
  3. Ditampilan Sales Receipt, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Penjualan dan SO juga kita Save&Close.
Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Penjualan dengan DP.
4.   Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Sales | Sales Invoice, pilih Customer lalu pilih Select SO disamping nama Customer, pilih SO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP SO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save&Close
Catatan :
Dengan cara diatas, Invoice tagihan sisa jurnal nya AR sudah dipotong DP, di preview SI secara default tidak menampilkan DownPayment, untuk menampilkan nya:
  1. Dari Designer Template (Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, lalu klik Designer)
  2. Buat memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada didaftar icon2 diatas, lalu klik di bagian Footer Invoice dimana mau ditampilkan, lalu isi dengan [[Down Payment]*1.1] => jika DP selalu kena pajak.
  3. Dan buat satu Memo lagi, isi dengan [[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]] sebagai Total Invoice setelah dikurangi DP.
  4. Masih di Designer, dari File | Data Dictionary, pilih Folder Invoice | Say. Klik sekali di “Say”, lalu ganti bagian Expression dibawah dari SayIt( [Invoice Amount] ) menjadi SayIt([[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]])