[TAX] Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan

Beberapa Point didalam Pemeriksaan :

1. Di dalam level pengawasan , AR telah membuat perbandingan Rasio baik di sisi neraca maupun laba rugi. dan menyatakan apa yang menjadi pertimbangan didalam hal tsb. Contoh Investasi Jangka Panjang di tahun 20x3 adalah Rp. 95 tetapi di tahun 20x2 adalah 177 sehingga penurunanya adlaah 82 atau penurunan sebesar 46.5%. Nah perbedaan itu dikarenakan apa ? Contoh pelepasan investasi jangka panjang dikarenakan untuk pembayaran utang dsb. Lau disitu bisa dilihat impikasi ke pajak penghasilan dsb.
2. Analsisi angka juga bisa dilakukan vertikal. Contoh vertikal adalah membandingkan Kewajiban Lancar dengan total persentase dari total kewajiban itu sendiri. Lalu dibandingkan dengan analisa Horizontal untuk melihat perubahan dr tahun sebelumnya.
   
   Hal ini dilakukan dari dua laporan keuangan baik laporan laba rugi dan neraca. Intinya adalah setiap peurbahan yang signifikan harus ditelurusi kenapa perubahan tersebut, Contoh HPP naik 27 persen sedangkan Penjualan naik hanya 24 persen.
3. Catatan didalam Pasal 26 A ayat4 :
   Wajib apjaak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data , informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh wajibn pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.  Maksudnya disini adalah berikan data yang hanya dibutuhkan bukan semuanya
   
   Contoh yang dibutuhkan adalah a-d lalu yang diberikan adalah a-z sehingga hal ini menjadi bermasalah.
4. Berdasarkan PMK 17 tahun 2013 maka Jika petugas memiunta data melalui faksimili, Dimana biasanya yang menerima adalah resepsionis lalu tidak diterima oleh yang berkepentingan. Hal yang harus diingat adalah SPHP dan lain sebagainya bisa dikirimkan melalui FAX , bakan tanggapan juga bisa melalui FAX. Undangan untuk hadir juga bisa melalui FAX.
   
   Sehingga apa yang akan terjadi bila data tidak diterima nya data karena fax tersebut. Sehingga Pejabat pemeriksa bisa dilakukan perhitungan secara jabatan, artinya adalah seluruh biaya dibuang dan dihitung penghasilan 100% kecuali biaya biaya yang telah dilaporkan didalam SPT lainnya dan juga kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan.
   
   Hal yang harus dirubah adalah semua direktur utamanya harus bisa diskusi dnegna baik. intinya  adalah jika diminta datang ya datang. Dan disinilah yang paling baik yaitu menjaga komunikasi antara pemeriksa dan terperiksa.
5. Contoh kasus ada wajib pajak yang menbuat laporan komersial khususnya untuk biaya dimana biaya lainnya dimana jika tidak ada bukti pendukung maka hal tersebut bisa dihilangkan dan dianggap menjadi nol. Sehingga jelas pajak penghasilan kurang bayar yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak menjadi sangat besar.
6. Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi => harap diperhatikan SPT PPH OP
   
   Penghasilan = Konsumsi + Tambahan harta kekayaan
   
   Income / Penghasilan => berasal dari SPT PPH OP
   Consumption / Konsumsi => analsisi biaya hidup rata rata sebulan disetahunkan, dimana sumber data bisa didapatkan berasal dari :
   
   Kuesioner analisis biaya hidup
   Informasi dari sosial media.
   
   Sedangkan saving bisa didapat berasal dari => data pembanding pihak ketiga, seperti kartu kredit, tabungan / deposito, asuransi., dan atau data dari ILAP.
   
   Sehingga khusus untuk pemeriksaan wajib pajak orang pribadi gunakan hal tersebut diatas.
   
   Contoh :
   Penghasilan => 400 Juta
   Analisis Biaya Hidup => 20 Juta x 12 bulan => Rp. 400 juta
   Selisih => Rp. 160 Juta
   Tambahan Harta (Mobil) => 200 Juta
   Sehingga selisih adalah sebesar Rp => 40 Juta
7. Masuk Ke Kertas Kerja Pemeriksaan :

• B1 => Apa saja yang biasa diuji didalam pemeriksaan penjualan / peredaran usaha, teknik yang biasa dipakai adalah 
• Pengujian arus uang dan piutang (SE-65 Lihat Beserta Lampiran lampiran nya khususnya Lampiran I), biasanya penjualan terbagi menjadi 
• Penjualan Kredit (Termasuk PPN) => Piutang Awal (31/12/2015) - Piutang Akhir (31/12/2016) + Penerimaan Pelanggan
  Critical Pointnya adalah mutasi sisi CR Rekening koran karena tidak semua uang yang masuk kedalam perusahaan adalah berasal dari piutang , sehingga itu lah yang harus dijabarkan mana saja yang bukan dan mana yang merupakan pendapatan => Seperti Overbooking, Penerimaan Uang Muka, Pencairan Pinjaman dari Bank. Sehingga harus dijabarkan transaksinya per tanggal berapa. 
• Penjualan Tunai
• Ekualisasi antarar peredaran usaha menurut SPT 17771 dan SPT 1111 
• Contoh :
• Opsi 1
  Peredaran usaha 2015 :
  Menurut 1771 => Rp. 100
  Menurut 1111 => Rp. 100
  Kesimpulan => Tidak ada resiko
• Opsi 2
  Peredaran usaha 2015 :
  Menurut 1771 => Rp. 100
  Menurut 1111 => Rp. 120
  Kesimpulan =>
  1. Resiko PPH Sebesar 25% x Rp. 20
  2. Sanksi admin bunga 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat 2 UU KUP.
  3. Angsuran PPH Pasal 25 tahun berikutnya setelah tahun pajak yang telah diterbitkan SKP diatas akan meningkat.
• Opsi 3
  Peredaran usaha 2015 :
  Menurut 1771 => Rp. 110
  Menurut 1111 => Rp. 100
  Kesimpulan :
  1. Resiko PPN Kurang Bayar sebesar 10% x DPP
  2. Reskio sanksi :
  2.1 Bunga 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat 2
  2.2
  
  Opsi Nomor 3 Bisa terjadi dikarenan :
  A. Penerimaan Uang Muka, PPN Sudah Dicatat, tapi belum ada penjualan
  Jurnal AKuntansinya adlaah :
  Dr. Bank => 110
  Kr. Uang Muka Penjualan => 100
  Kr. PPN Keluaran => 10
  
  B. Penjualan Konsinyasi. Dimana PPN dicatat dan dibayarkan ketika barang di titipkan ke consignor tetapi consignor belum mencatat transaksi tersebut sebagai penjualan.
  Dr. Persediaan Konsinyasi => 110
  Kr. Persediaan  =>  100
  Kr. PPN Keluaran  =>  10
  
  C. Penyerahan Ke cabang ketika perusahaan belum melakukan pemusatan PPN .
  Dengan jurnal sebagai berikut :
  Dr. RAK (Rekening Antar Kantor) => Rp. 110
  Kr. Persediaan Kantor Pusat => Rp. 100
  Kr. PPN Keluaran => Rp. 10
  
  D. Pemakaian sendiri non produktif dan pemberian cuma cuma.
  Dengan Jurnal sebagai berikut :
  Dr. Biaya / Aset Tetap (JIka contohnya AC) => Rp. 100
  Dr. Biaya PPN Masukan => Rp. 10
  Kr. Persediaan  => Rp. 100
  Kr. PPN Keluaran  => Rp. 10
  
  E. Realisasi Uang Muka Penjualan
  Dengan Jurnal Sebagai Berikut :
  Dr. Bank / Kas => Rp. 100
  Cr. Uang Muka Penjualan => Rp. 100
  
  Pada hari berikutnya penjualan telah dilakukan 100% sehingga :
  Dr. Uang Muka Penjualan => Rp. 100
  Dr. Piutang usaha => Rp. 440
  Kr. Penjualan => Rp. 500
  Kr. PPN Keluaran => Rp. 40
  
  Contoh :
  PT. TV Station melakuakan perjanjian tayang iklan selama satu bulan dari PT. SABUN dimana iklan tersebut akan ditagihkan setelah ada log proof. Dimana iklan tersebut dibuatkan oleh PT. IKLAN AGENCY. NIlai tayang iklan tersebut adalah Rp. 1 M.
  
  Ingat ! Tagihan TV Station baru dibuat pada Bulan Januari karena harus dibuatkan log proof terlebih dahulu.
  Tagihan dikirimkan ke PT. IKLAN AGENCY , selanjutnya PT. IKLAN AGENCY akan mengirimkan tagihan ke  PT. SABUN dengan asumsi seluruh bukti lampiran invoice telah lengkap.  Asumsi PT. SABUN baru akan membayar di bulan FEBRUARI thn berikutnya.
  
  Pertanyaan:
  Kapan PPN dan pengakuan pendapatan diakui oleh PT. TV STATION dan PT. AGENCY. (PSAK 23 = Substance Over Form) dan untuk Perpajakan dilihat di SE-50/PJ/2011  (PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ) => Disebutkan bahwa Maksimal pembuatan faktur pajak adalah 1 bulan setelah penyerahan barang / jasa.
  
  TV. STATION :
  Des 15 =>
  Dr. Piutang => 1 M
  Kr. Pendapatan =? 1 M
  
  Jan 16 =>
  Dr. Piutang  => 100 Juta
  Kr. PPN Keluaran => 100 Juta
• Sanksi Administrasi ditentukan berdasarkan kertas kerja nya
• Bunga pasal 13 ayat 2 KUP
• Kenaikan pasal 13 ayat 3 KUP => kenaikan karena pembukuan tidak memadai sehingga dihitung secara jabatan
• Bunga Pasal 13 ayat 5 KUP => 
• Kenaikan pasal 13 A KUP => 
• Kenaikan Pasal 17C Ayat 5 KUP => Restitusi
• Kenaikan Pasal 17D Ayat 5 KUP
• Kenaikan Pasal 18 Ayat 4 UU PP
• Kenaikan Pasal 18 Ayat 3 UU PP
• Kertas Kerja C = PPH 21
• Contoh :
• Opsi 2 :
• SPT PPH 21 => Rp. 100
• Buku Besar => Rp. 120
  Selisih => Rp. 20
  
  Hal ini bisa terjadi karena  :
  Provisi Imbalan Kerja
  Provisi Bonus
  Benefit In Kind
  Pembayaran JHT
  Pembayaran Asuransi
  Pembayaran Iuran Pensiun
  
  Jurnal :
  Dr. Biaya Imbalan Kerja => Rp. 100
  Cr. Provisi Imbalan Kerja => Rp. 100
  
  Ingat ! Terutang PPH 21 adalah saat dibayarkan.
  
  SEhingga pada saat dibayarkannya pesangon akan dijurnal sbb :
  Dr. Provisi Imbalan Kerja => Rp. 100
  Cr. Bank => Rp. 95
  Kr. Uang PPh 21 => 5
  
  Pembayaran JHT 
  Karena didalam pembayaran JHT , jht sendiri bukan termasuk objek PPH
  
  Pembayaran Iuran Pensiun
• Opsi 3 :
  SPT PPH 21 => Rp. 110
  Buku Besar => Rp. 100
  Selisih => Rp. 20
  
  Hal ini bisa terjadidikarenakan :
  1. Uang Muka Tenaga Ahli
  2. Realisasi Pesangon
  Dr. Provisi Imbalan Kerja =? Rp. 100
  Cr. Bank => Rp. 95
  Cr. Utang PPH 21 => 5
  
  3. Kapitalisasi Biaya Karyawan terkait dengan aset tetap swakelola
  Dr. Aset Tetap => Rp. 100
  Cr. Bank => Rp. 95
  Cr. Utang PPH 21 => Rp. 5
  
  4. Pembayaran Service Charge untuk pegawai restoran hotel dsb :
  Saat terima dari pelanggan atau tamu :
  Dr. Bank / Kas => Rp. 121
  Cr. Pendapatan Jasa => Rp. 100
  Cr. Utang Service Charge / Uang Titipan => Rp. 10
  Cr. Pajak Hotel / Restoran   => (Rp. 100 + Rp 10) x 10% => Rp. 11
  
  Saat bayar service charge ke pegawai :
  Dr. Utang service charge / uang tititpan => Rp. 10
  Cr. Bank / Kas => Rp. 9.5
  Cr. Utang PPH 21 => Rp,  0.5

• Untuk mengantisipasi BEPS terkait dengan pembebanan imbalan bunga, KEMENKEU telah menerbitkan PERMENKEU no. 169/PMK.03/2015 yang mulai berlaku 2016 dengan komposisi DER sebesar 4:1 Angka 4 untuk utang/liabilitas dan angka 1 untuk ekuitas. 

LAMPIRAN :

• Untuk Mengetahui SAK lainnya dapat dipelajari di : IAI GLOBAL
• Slide Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak :
  

• Lampiran Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak -
• SE 50/PJ/2011

• PSAK 23